CNEWS | Internasional — Gelombang protes raksasa mengguncang Amerika Serikat. Sekitar 8 juta warga dilaporkan turun ke jalan dalam aksi nasional bertajuk “No Kings”, sebuah gerakan yang secara terbuka menantang kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dinilai semakin otoriter dan berbahaya bagi demokrasi.
Aksi yang berlangsung serentak pada Sabtu, 28 Maret 2026 itu menyebar di lebih dari 3.300 titik di seluruh 50 negara bagian—dari kota metropolitan hingga wilayah pedesaan. Demonstrasi ini bukan hanya menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah modern AS, tetapi juga mencerminkan eskalasi ketegangan politik domestik di tengah ancaman konflik global, khususnya terkait potensi perang dengan Iran.
Ledakan Ketidakpuasan Nasional
Di berbagai kota besar seperti New York City, Los Angeles, hingga San Francisco, ratusan ribu demonstran memadati jalanan dengan membawa spanduk bertuliskan “Trump Must Go”, “No Kings”, hingga seruan melawan apa yang mereka sebut sebagai gejala fasisme baru.
Di kawasan Manhattan, ribuan massa bergerak dari Midtown sambil menyuarakan kritik terhadap kebijakan imigrasi, militerisasi, dan gaya kepemimpinan Trump yang dianggap semakin menyerupai sistem monarki.
Aksi ini juga diikuti oleh tokoh publik dan selebritas, termasuk aktor senior Robert De Niro yang selama ini dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap Trump.
Dukungan Politik dan Tekanan Elite
Di Washington, D.C., demonstrasi terpusat di National Mall, di mana ribuan orang meneriakkan tuntutan agar Trump mundur dari jabatannya. Tokoh politik progresif seperti Bernie Sanders ikut turun langsung dan menyampaikan kritik tajam terhadap rencana eskalasi militer AS.
“Rakyat Amerika telah dibohongi tentang perang—di Vietnam, di Irak, dan kini di Iran,” tegas Sanders dalam orasinya.
Ia juga menegaskan bahwa rencana perang tersebut berpotensi melanggar hukum internasional dan membahayakan stabilitas global.
Aksi Menembus Basis Republik
Yang mengejutkan, hampir setengah dari aksi “No Kings” berlangsung di wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis Partai Republik—seperti Texas, Florida, dan Ohio. Fakta ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap Trump tidak lagi terbatas pada kubu oposisi, tetapi mulai merembet ke basis tradisional pendukungnya.
Di Texas, ribuan warga berkumpul di sekitar Balai Kota Dallas, sementara di Florida aksi tandingan pro-Trump tetap ada, meski skalanya jauh lebih kecil.
Kerusuhan dan Respons Keamanan
Situasi memanas di beberapa titik, terutama di Los Angeles, di mana bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan tidak terhindarkan. Polisi menetapkan status siaga taktis, melakukan penangkapan terhadap massa yang dianggap anarkis, serta membubarkan kerumunan yang melemparkan benda ke arah petugas.
Meski demikian, sebagian besar aksi berlangsung damai, dengan peserta dari berbagai latar belakang—aktivis, veteran militer, hingga kelompok lansia—ikut menyuarakan kegelisahan mereka terhadap arah negara.
Bayang-Bayang Perang dan Krisis Global
Aksi ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya ketegangan geopolitik antara AS dan Iran. Pemerintah AS dilaporkan tengah menyiapkan opsi serangan darat, dengan pengerahan ribuan pasukan tambahan ke kawasan Timur Tengah.
Komando militer AS telah mengirim sekitar 3.500 marinir tambahan, sementara laporan lain menyebut potensi pengerahan hingga 10.000 pasukan darat dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Iran menyatakan kesiapan penuh menghadapi invasi. Lebih dari satu juta kombatan disebut telah dimobilisasi, termasuk dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan pasukan paramiliter Basij.
Situasi ini memperkuat kekhawatiran publik AS bahwa negara mereka kembali terseret ke dalam konflik besar yang berisiko panjang—mengulang trauma perang sebelumnya.
Respons Trump: Bantahan dan Kontroversi
Menanggapi gelombang protes, Trump membantah tudingan bahwa dirinya bertindak seperti diktator.
“Mereka menyebut saya raja. Saya bukan raja,” ujarnya.
Namun, kontroversi justru muncul ketika Trump mengunggah video berbasis kecerdasan buatan (AI) di platform Truth Social, yang menampilkan dirinya mengenakan mahkota dengan narasi satir terhadap para demonstran. Aksi ini menuai kritik luas dan dianggap semakin memperkeruh suasana.
Sinyal Politik Menuju Pemilu
Dengan tingkat popularitas yang disebut turun di bawah 40 persen, gelombang protes ini menjadi sinyal serius menjelang pemilihan paruh waktu AS. Partai Republik berisiko kehilangan kendali atas Kongres jika tren ketidakpuasan publik terus meningkat.
Lebih jauh, aksi “No Kings” juga telah meluas ke berbagai negara di Eropa seperti Amsterdam, Madrid, dan Roma—menandakan bahwa dampak kebijakan AS kini menjadi perhatian global.
Kesimpulan: Demokrasi di Persimpangan
Aksi “No Kings” bukan sekadar demonstrasi biasa. Ia adalah refleksi dari krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan, ketakutan akan perang, dan kegelisahan atas arah demokrasi di Amerika Serikat.
Di tengah eskalasi global dan polarisasi domestik, satu pesan menjadi jelas: jutaan warga AS kini menolak diam—dan memilih turun ke jalan untuk menentukan masa depan negaranya sendiri.( Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar