-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Longsor Parah Putuskan Jalur Trans Papua Jayapura–Wamena dan Wamena–Lanny Jaya, Ketua LSM WGAB: Murni Bencana Alam, Jangan Salahkan BPJN

Selasa, 03 Maret 2026 | Selasa, Maret 03, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-03-03T05:17:52Z


CNEWS | PAPUA — Sejumlah titik di ruas strategis Trans Papua, khususnya jalur Jayapura–Wamena dan Wamena–Lanny Jaya, dilaporkan mengalami longsor parah akibat curah hujan ekstrem dalam beberapa waktu terakhir. Dampaknya, akses transportasi terganggu, distribusi logistik tersendat, dan mobilitas masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua ikut terdampak.


Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri, SH, MH, kepada CNews menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi murni disebabkan faktor alam dan bukan karena kelalaian teknis maupun kesalahan konstruksi.


“Curah hujan sangat deras dan berlangsung cukup lama. Kondisi geografis Papua yang didominasi perbukitan dan tanah labil membuat beberapa badan jalan tidak mampu menahan tekanan air, sehingga terjadi longsor hingga memutus akses kendaraan,” ujar Yerry.


 Ruas Jayapura – Wamena: Akses Vital Pegunungan Tengah


Ruas Jayapura–Wamena merupakan salah satu jalur utama Trans Papua yang menghubungkan wilayah pesisir utara dengan pusat ekonomi pegunungan tengah. Longsor dilaporkan terjadi di beberapa titik rawan, menyebabkan kendaraan roda empat tidak bisa melintas, bahkan sempat menimbulkan antrean panjang kendaraan logistik.


Sebagian titik hanya dapat dilalui kendaraan tertentu dengan sistem buka-tutup, sementara beberapa lokasi lainnya terputus total dan menunggu penanganan alat berat.


 Ruas Wamena – Lanny Jaya: Tanah Labil dan Curah Hujan Tinggi


Di jalur Wamena–Lanny Jaya, kondisi lebih memprihatinkan. Struktur tanah yang labil dan kontur perbukitan curam membuat badan jalan ambles akibat tergerus air hujan. Beberapa segmen mengalami kerusakan serius sehingga kendaraan tidak dapat melintas sama sekali.


Gangguan ini berpotensi memengaruhi pasokan bahan pokok, BBM, serta kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pedalaman

.

Jangan Salah Arahkan Tudingan


Yerry mengingatkan publik agar tidak gegabah menyalahkan pemerintah maupun kontraktor pelaksana proyek. Ia menegaskan bahwa proyek jalan tersebut berada dalam pengawasan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).


“Ini murni bencana alam. Jangan kita salahkan Balai Besar Jalan dan Jembatan atau kontraktor. Dalam kondisi seperti ini, mereka pasti mengambil langkah cepat untuk penanganan darurat dan perbaikan permanen,” tegasnya.


Menurutnya, dalam standar penanganan infrastruktur nasional, tahapan yang biasa dilakukan meliputi:


Pembersihan material longsor,

Pembukaan akses darurat,

Penguatan tebing dan drainase,

Rekonstruksi badan jalan secara permanen.

Seruan Tegas: Jangan Ada Pemalangan


Di tengah situasi darurat, Yerry juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan aksi pemalangan jalan atau gerakan tambahan yang justru memperkeruh keadaan.


“Jangan buat gerakan tambahan seperti memalang jalan. Itu tindakan yang salah dan justru menghambat distribusi bantuan serta proses perbaikan,” katanya.


Ia menekankan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban sangat penting agar alat berat dan tim teknis dapat bekerja maksimal.


Dampak Ekonomi dan Stabilitas Harga


Sebagai bagian dari jaringan Trans Papua, jalur Jayapura–Wamena memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi wilayah pegunungan tengah. Gangguan distribusi dapat memicu:


Kenaikan harga bahan pokok,

Kelangkaan BBM,

Terhambatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan,

Perlambatan aktivitas ekonomi masyarakat.


Karena itu, percepatan penanganan menjadi krusial demi mencegah dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.


Komitmen Perbaikan


Yerry memastikan bahwa pihak terkait tidak akan tinggal diam.


“Tidak mungkin Balai Besar Jalan dan kontraktor tinggal diam. Mereka bertanggung jawab dan pasti memperbaiki jalan yang terputus akibat longsor ini,” pungkasnya.


CNews akan terus memantau proses penanganan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas perbaikan infrastruktur di Papua, agar akses vital masyarakat segera pulih dan aktivitas ekonomi kembali normal

.( Tim/Red) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update