CNEWS, JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno. Bagi Bamsoet, almarhum bukan sekadar purnawirawan jenderal, melainkan prajurit sejati yang konsisten menjaga Pancasila, keutuhan NKRI, dan arah konstitusi hingga akhir hayatnya.
Menurut Bamsoet, di tengah dinamika politik nasional yang kerap diwarnai kegaduhan dan kepentingan jangka pendek, Try Sutrisno tampil sebagai figur langka: tenang, tegas, dan berpikir jauh ke depan demi masa depan bangsa.
“Pak Try adalah prajurit sejati. Cara bicaranya tenang, tapi sarat makna. Di usia yang sangat senior, beliau tetap mengikuti perkembangan bangsa dan terus mengingatkan kami tentang Pancasila dan konstitusi,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Saksi Hidup Peralihan Sejarah Bangsa
Bamsoet yang juga Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI menegaskan, posisi Try Sutrisno dalam sejarah Indonesia sangat strategis dan tidak tergantikan. Sebagai Panglima ABRI periode 1988–1993 dan Wakil Presiden RI periode 1993–1998, almarhum berada langsung di pusat kekuasaan menjelang Reformasi 1998—sebuah fase paling krusial dalam perjalanan republik.
Try Sutrisno juga menyaksikan secara langsung proses amendemen UUD 1945 sebanyak empat kali pada periode 1999–2002, yang secara fundamental mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia: MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan relasi kekuasaan eksekutif–legislatif menjadi lebih sejajar.
“Beliau sering mengingatkan, demokrasi itu penting dan harus dijaga. Tetapi demokrasi juga harus terus dievaluasi agar tidak menjauh dari jati diri bangsa,” kata Bamsoet.
Kritik Tajam terhadap Arah Konstitusi
Bamsoet mengungkapkan, dalam berbagai pertemuan kebangsaan bersama pimpinan MPR periode 2019–2024, Try Sutrisno secara konsisten menyuarakan kegelisahan atas arah sistem ketatanegaraan pasca-amendemen. Menurut almarhum, amendemen konstitusi memang lahir dari semangat Reformasi, namun tidak boleh diperlakukan sebagai dogma yang tabu untuk dikaji ulang.
“Pak Try menegaskan, perubahan itu wajar dalam demokrasi. Tetapi jangan sampai kita kehilangan arah. Sistem presidensial Indonesia punya karakter sendiri. Jangan asal meniru Barat tanpa memahami kepribadian bangsa,” ungkap Bamsoet.
Karena itu, Try Sutrisno secara terbuka mengusulkan agar UUD 1945 dikembalikan ke format asli sebelum amendemen, dengan penyesuaian terbatas yang tetap menjamin demokrasi dan stabilitas negara.
Bukan Mundur, Tapi Meluruskan Arah
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menekankan, gagasan almarhum untuk meninjau ulang amendemen konstitusi bukan nostalgia masa lalu, melainkan bentuk tanggung jawab kebangsaan.
Try Sutrisno khawatir, jika sistem politik dibiarkan terlalu pragmatis dan liberal tanpa kendali ideologis yang kuat, Pancasila hanya akan menjadi slogan, bukan pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
“Pak Try selalu menekankan tiga pilar utama: Pancasila, NKRI, dan sistem presidensial khas Indonesia. Menurut beliau, ketiganya satu kesatuan. Jika salah satunya goyah, keseimbangan negara akan terganggu,” pungkas Bamsoet. ( Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar