CNEWS, TEBING TINGGI, SUMATERA UTARA — Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara pada pertengahan April 2026 menjadi pukulan telak bagi integritas birokrasi di Kota Tebing Tinggi. Operasi senyap yang berlangsung sejak Selasa malam hingga Rabu (14–15/4/2026) itu menyeret sejumlah pejabat kunci Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta pihak swasta dalam dugaan praktik suap proyek pengadaan berbasis E-Katalog.
Kasus ini langsung menyita perhatian publik secara nasional, bukan hanya karena dugaan korupsi pada sistem digital pengadaan barang dan jasa, tetapi juga karena keterkaitan keluarga antara salah satu tersangka dengan Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih.
Figur Kunci: Keponakan Wali Kota dan Jejak Kekuasaan
Sosok utama dalam pusaran kasus ini adalah Nur Erdian Ritonga (27), Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Tebing Tinggi. Ia diduga kuat terlibat dalam praktik suap bersama seorang pihak swasta, Heny Afrianti SE, yang merupakan pegawai PT Whiz Digital Berjaya.
Erdian bukan figur biasa. Ia diketahui merupakan keponakan langsung Wali Kota Tebing Tinggi, sekaligus pernah menjabat sebagai ajudan Edy Rahmayadi, yang menambah dimensi politis dalam perkara ini.
Penangkapan Erdian disebut dilakukan bersama seorang vendor penyedia layanan internet di Kota Medan, yang diduga berkaitan langsung dengan proyek E-Katalog di lingkungan Diskominfo.
Seret Pejabat Inti, Tapi Tak Semua Ditahan
Tak berhenti pada satu nama, tim penyidik turut menjemput dan memeriksa sejumlah pejabat lain, termasuk:
Kepala Dinas Kominfo, Gojali Rahman
Kabid Aplikasi Informatika (Aptika), Dedi Saputra
Bendahara Diskominfo, Krishna Meylando Martafancha
Namun, setelah menjalani pemeriksaan intensif, ketiganya dipulangkan. Sementara itu, Nur Erdian Ritonga dan Heny Afrianti masih ditahan di Mapolda Sumut untuk pendalaman lebih lanjut.
Langkah selektif penyidik ini mengindikasikan adanya perbedaan tingkat keterlibatan, sekaligus membuka kemungkinan bahwa penyidikan masih berkembang dan belum menyentuh seluruh aktor kunci.
Polisi Buka Peluang Panggil Wali Kota
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan adanya OTT tersebut dan menyatakan bahwa kasus masih dalam tahap pendalaman.
Lebih jauh, sumber internal Ditreskrimsus menegaskan bahwa penyidik tengah menelusuri aliran dana suap secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan aktor di tingkat lebih tinggi.
“Siapapun yang berkaitan akan dipanggil, tidak terkecuali Wali Kota,” tegas sumber tersebut.
Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa penyidikan tidak akan berhenti pada pelaku lapangan, melainkan berpotensi menembus lingkar kekuasaan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
E-Katalog: Sistem Digital yang Disusupi Praktik Lama
Kasus ini kembali membuka ironi dalam sistem pengadaan pemerintah. E-Katalog yang selama ini digadang sebagai solusi transparansi dan efisiensi justru diduga disalahgunakan melalui praktik “main belakang” antara pejabat dan vendor.
Modus yang tengah didalami diduga mencakup pengaturan pemenang proyek, pengondisian spesifikasi teknis, hingga fee proyek yang mengalir ke oknum pejabat.
Jika terbukti, praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan korupsi terstruktur yang merusak fondasi tata kelola pemerintahan digital.
Atmosfer Tegang di Pemko Tebing Tinggi
Pasca OTT, suasana di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dilaporkan memanas. Sejumlah pejabat memilih irit bicara, sementara aktivitas di kantor Diskominfo terpantau tidak normal.
Sumber internal menyebutkan adanya kekhawatiran bahwa penyidikan akan melebar dan menyeret lebih banyak nama, termasuk pihak-pihak yang selama ini berada di lingkar pengambilan keputusan proyek.
Ujian Integritas Penegakan Hukum
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi Polda Sumatera Utara dalam membuktikan independensi dan keberanian penegakan hukum, terutama karena adanya relasi kekuasaan yang kuat di balik para terduga.
Publik menaruh perhatian besar: apakah penyidikan akan berhenti pada level pejabat menengah, atau benar-benar menembus hingga aktor utama di balik dugaan korupsi ini.
Satu hal yang pasti, OTT ini telah membuka kotak pandora praktik korupsi di balik proyek digital pemerintah daerah—dan bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih luas.
Perkembangan kasus ini masih terus bergulir.
( Jeks.Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar