CNEWS | jakarta, — Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi mengingatkan bahwa arah kebijakan fiskal Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Dalam analisisnya yang dirilis di Jakarta, 6 Maret 2026, Sukardi menilai radar pasar keuangan global telah lebih dahulu menangkap perubahan arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Peringatan tersebut muncul setelah sejumlah lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's, Standard & Poor's, dan Fitch Ratings menurunkan outlook kredit Indonesia dari stable menjadi negative.
Meski Indonesia masih mempertahankan peringkat BBB (investment grade), perubahan outlook tersebut dinilai sebagai sinyal peringatan dini bahwa pasar mulai meragukan arah kebijakan fiskal ke depan.
“Dalam dunia pemeringkatan, perubahan outlook hampir selalu merupakan peringatan dini. Radar pasar mulai menangkap sesuatu yang berubah,” tulis Sukardi.
Fundamental Ekonomi Masih Kuat
Secara fundamental, kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif stabil.
Rasio utang pemerintah saat ini berada di sekitar 41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan median negara dengan peringkat kredit BBB yang berada di sekitar 57 persen dari PDB.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di kisaran 5 persen, hampir dua kali lipat rata-rata pertumbuhan negara dalam kelompok rating yang sama.
Selama lebih dari satu dekade terakhir, kombinasi utang yang moderat dan pertumbuhan yang stabil menjadi alasan mengapa Indonesia tetap dianggap sebagai salah satu pasar berkembang yang relatif disiplin dalam pengelolaan fiskal.
Namun menurut Sukardi, reputasi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kondisi saat ini, tetapi juga oleh arah kebijakan jangka panjang.
Beban APBN Semakin Berat
Salah satu perhatian utama adalah meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam beberapa tahun terakhir.
Program sosial berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 1,3 persen dari PDB, atau hampir 10 persen dari total pendapatan negara.
Program tersebut memang memiliki tujuan sosial yang penting, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi muda.
Namun secara fiskal, program ini merupakan komitmen belanja permanen yang sangat besar.
Menurut Sukardi, persoalan utama bukan pada niat kebijakan, melainkan pada aritmetika fiskal.
Belanja permanen membutuhkan sumber penerimaan permanen. Jika tidak, maka pembiayaan pada akhirnya akan bergantung pada utang negara.
Basis Penerimaan Negara Terlalu Sempit
Masalah mendasar lain yang dihadapi Indonesia adalah struktur penerimaan negara yang relatif kecil.
Rasio penerimaan negara Indonesia hanya sekitar 13,3 persen dari PDB, jauh di bawah median negara dengan rating BBB yang mencapai sekitar 25,5 persen dari PDB.
Kondisi ini membuat ruang fiskal Indonesia menjadi lebih sempit dibandingkan negara dengan peringkat kredit yang sama.
Dengan basis penerimaan yang terbatas, setiap ekspansi belanja negara akan membuat beban fiskal semakin berat.
Sukardi menggambarkan kondisi ini seperti kapal yang membawa muatan terlalu besar.
“Selama laut tenang kapal masih bisa berlayar. Tetapi ketika badai datang, berat yang berlebihan dapat menjadi masalah serius.”
Risiko Fiskal Tersembunyi
Kekhawatiran lain juga muncul dari rencana pembentukan sovereign wealth fund baru bernama Danantara, yang diproyeksikan mengelola investasi hingga USD 26 miliar atau sekitar 1,7 persen dari PDB.
Instrumen investasi negara seperti ini dapat menjadi alat pembangunan yang efektif. Namun lembaga pemeringkat internasional mengingatkan potensi munculnya quasi-fiscal activities, yaitu kewajiban fiskal yang berada di luar APBN namun tetap berpotensi menjadi tanggungan negara.
Dalam banyak pengalaman internasional, risiko fiskal sering kali muncul dari kewajiban yang tidak sepenuhnya tercatat dalam neraca pemerintah
.
Ancaman Harga Minyak Duni
Tekanan fiskal Indonesia juga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi global.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mendorong harga minyak dunia meningkat tajam.
Secara historis, setiap kenaikan USD 10 per barel harga minyak biasanya menyebabkan:
pertumbuhan ekonomi turun sekitar 0,2–0,4 persen
inflasi naik sekitar 0,5–0,8 persen
defisit fiskal meningkat sekitar 0,2–0,3 persen dari PDB
Jika harga minyak naik hingga USD 100–110 per barel, inflasi Indonesia bisa meningkat hingga sekitar 5 persen dan defisit fiskal berpotensi melebar di atas 3,5 persen dari PDB.
Sementara jika harga minyak melonjak hingga USD 120–130 per barel, ekonomi Indonesia berisiko menghadapi kondisi mini stagflation — yaitu pertumbuhan ekonomi yang melambat dengan inflasi tinggi.
Dalam situasi tersebut, tekanan terhadap APBN akan meningkat secara drastis melalui:
lonjakan subsidi energi
kenaikan suku bunga
meningkatnya biaya utang pemerintah
Risiko Jika Tren Negatif Berlanjut
Penurunan rating kredit negara biasanya tidak terjadi karena satu kebijakan saja.
Menurut Sukardi, penurunan tersebut umumnya disebabkan oleh tren jangka panjang seperti:
defisit fiskal yang melebar
utang pemerintah yang meningkat
pembayaran bunga utang yang semakin besar
Begitu outlook kredit berubah menjadi negatif, pasar keuangan biasanya mulai menyesuaikan ekspektasinya.
Akibatnya:
imbal hasil obligasi negara meningkat
biaya utang pemerintah menjadi lebih mahal
investor menjadi lebih berhati-hati
Disiplin Fiskal Jadi Kunci
Sukardi menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki waktu untuk memperbaiki arah kebijakan fiskal.
Namun waktu tersebut tidak akan berlangsung selamanya.
Konsolidasi fiskal tidak berarti menghentikan pembangunan, tetapi lebih pada penentuan prioritas yang lebih disiplin.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
reprioritisasi belanja negara
penundaan program yang belum mendesak
pengendalian defisit anggaran
Menurutnya, sejarah keuangan negara selalu menunjukkan satu pelajaran penting.
“Disiplin fiskal yang dipilih sendiri selalu lebih murah dibandingkan disiplin yang dipaksakan oleh pasar.”
APBN di Ujung Tebing Kebijakan
Dalam kesimpulannya, Sukardi menilai Indonesia memang belum berada dalam krisis fiskal.
Namun arah kebijakan saat ini dinilai mulai menunjukkan tren yang perlu diwaspadai.
APBN Indonesia saat ini berada di titik yang sangat sensitif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Jika kebijakan fiskal tidak dikelola dengan hati-hati, ruang gerak ekonomi nasional dapat semakin sempit dalam beberapa tahun ke depan.
“Negara besar bukan negara yang paling agresif membelanjakan anggaran, tetapi negara yang tahu kapan harus menahan diri,” tulis Sukardi.
Ia mengingatkan bahwa sejarah mungkin tidak akan mencatat niat baik kebijakan pemerintah.
Sejarah hanya akan mencatat apakah kebijakan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab atau tidak. ( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar