CNEWS, JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Bambang Soesatyo menegaskan bahwa penguatan ketahanan dan keamanan maritim di Selat Malaka bukan sekadar isu sektoral, melainkan agenda strategis nasional yang menyangkut langsung kedaulatan negara, stabilitas keamanan, dan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Bamsoet menekankan, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dan terpenting di dunia, dengan lebih dari 60 ribu kapal melintas setiap tahun serta mengangkut sekitar seperempat perdagangan maritim global. Bagi Indonesia, jalur ini adalah nadi distribusi energi, ekspor komoditas unggulan, serta arus logistik yang menopang ketahanan ekonomi nasional.
“Selat Malaka tidak boleh menjadi titik lemah. Jika jalur ini terganggu, maka yang terancam bukan hanya perdagangan, tetapi juga kedaulatan dan stabilitas nasional,” tegas Bamsoet saat menerima jajaran Pengurus Bidang Ketahanan Nasional dan Mitigasi Risiko KADIN Indonesia di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Lonjakan Perompakan Jadi Alarm Serius Negara dan Dunia Usaha
Dalam paparannya, Bamsoet mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 terjadi peningkatan signifikan kasus perompakan dan perampokan laut di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura. Meski sebagian besar insiden dikategorikan sebagai pencurian tanpa kekerasan berat, tren kenaikan tersebut menjadi sinyal keras lemahnya pengawasan dan masih terbatasnya patroli terpadu lintas negara.
Dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Gangguan keamanan laut berimplikasi langsung pada melonjaknya biaya logistik, kenaikan premi asuransi pelayaran, hingga menurunnya kepercayaan pelaku usaha dan investor internasional terhadap Indonesia sebagai negara maritim.
“Keamanan laut berkorelasi langsung dengan daya saing ekonomi. Jalur pelayaran yang aman berarti arus barang lancar, harga stabil, dan iklim usaha kondusif. Negara dan dunia usaha tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Bamsoet.
90 Persen Perdagangan Indonesia Lewat Laut, Gangguan Maritim = Ancaman Ekonomi
Ketua DPR RI ke-20 itu menegaskan, sekitar 90 persen perdagangan internasional Indonesia bergantung pada jalur laut. Komoditas strategis seperti batu bara, kelapa sawit, produk perikanan, hingga manufaktur nasional sangat ditentukan oleh keamanan pelayaran.
Setiap gangguan di Selat Malaka berpotensi memicu keterlambatan distribusi, pembengkakan ongkos angkut, dan pada akhirnya melemahkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
“Kepastian keamanan adalah kebutuhan mutlak dunia usaha. Tanpa rasa aman, biaya logistik melonjak dan daya saing nasional tergerus. Di titik inilah peran KADIN menjadi sangat strategis,” tegas Bamsoet.
KADIN Didorong Masuk Lebih Dalam: Teknologi, Patroli, dan Standar Internasional
Bamsoet mendorong KADIN Indonesia untuk mengambil peran aktif dan konkret melalui kolaborasi erat dengan pemerintah, TNI AL, Polri, serta pemangku kepentingan maritim lainnya. Bentuknya antara lain dukungan terhadap pengembangan teknologi pemantauan kapal, digitalisasi sistem logistik, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar keamanan internasional seperti International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.
Ia juga menekankan pentingnya investasi di sektor galangan kapal, perawatan armada, sistem navigasi modern, hingga penguatan keamanan siber maritim sebagai bagian dari ekosistem kedaulatan laut.
“Kedaulatan maritim harus sejalan dengan penguatan bisnis maritim nasional. KADIN siap ambil bagian, asalkan negara hadir dengan kebijakan yang tegas, konsisten, dan berpihak pada kepentingan nasional,” pungkas Bamsoet.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pengurus Bidang Ketahanan Nasional dan Mitigasi Risiko KADIN Indonesia, termasuk Wakil Ketua Umum Raldy Engelen Pattipeilohy serta para ketua komite tetap lintas sektor strategis. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar