CNews, Bogor | Senin, 2 Februari 2026 — Isu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat kembali mencuat. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) menggelar aksi unjuk rasa serentak di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong dan Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bogor, menuntut dibukanya secara terang-benderang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
Aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa dan pemuda terhadap lembaga pengelola dana keagamaan yang bersumber dari masyarakat dan aparatur negara. GMPB menilai, dana ZIS yang dikelola Baznas Kabupaten Bogor belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Dalam orasinya, Ketua GMPB, M. Ikbal, menegaskan bahwa dana zakat bukan sekadar urusan administratif, melainkan amanah umat yang wajib dikelola secara terbuka, profesional, dan dapat diaudit oleh publik.
“Dana zakat, infak, dan sedekah adalah dana umat. Setiap rupiah yang masuk dan keluar harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban,” tegas M. Ikbal di hadapan massa aksi.
Ia menambahkan, aksi ini bukan ditujukan untuk menghakimi, melainkan mendorong penegakan tata kelola yang bersih serta memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan dalam pengelolaan dana keagamaan.
GMPB secara tegas menyatakan bahwa gerakan ini tidak berhenti pada aksi hari ini. Mahasiswa dan pemuda Bogor berkomitmen akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Dalam aksi tersebut, GMPB menyampaikan empat tuntutan utama:
Meminta Bupati Bogor segera mengevaluasi kinerja Baznas Kabupaten Bogor, khususnya terkait tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dana ZIS.
Menuntut Baznas Kabupaten Bogor membuka secara publik sumber dan aliran dana ZIS, baik yang berasal dari ASN, BUMD, BUMN, maupun perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Bogor.
Mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor melakukan audit menyeluruh dan independen terhadap pengelolaan anggaran Baznas Kabupaten Bogor untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dana umat.
Meminta Bupati Bogor berkoordinasi dengan Baznas Provinsi Jawa Barat dan/atau Baznas Pusat untuk mencopot Ketua Baznas Kabupaten Bogor apabila terbukti tidak menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
GMPB menegaskan, langkah ini adalah bagian dari peran konstitusional mahasiswa dan pemuda dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta lembaga publik, termasuk lembaga pengelola dana keagamaan.
“Kepercayaan publik adalah modal utama Baznas. Jika transparansi diabaikan, maka negara wajib hadir melalui mekanisme hukum,” tegas Ikbal.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Baznas Kabupaten Bogor dan Kejari Cibinong belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa aksi.
GMPB berharap, aspirasi yang disampaikan menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan pengelolaan dana zakat di Kabupaten Bogor benar-benar bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan umat.
(Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar