Oleh: Laksamana Sukardi
CNEWS, JAKARTA, Jakarta, 6 Februari 2026 —Peringatan tajam datang dari lembaga pemeringkat dunia MSCI terhadap struktur pasar modal Indonesia. Pesan mereka sederhana: pasar yang transparan, jujur, dan nyata — bukan pasar yang tampak besar di atas kertas namun rapuh ketika diuji likuiditas dan kepercayaannya.
Janji pemerintah untuk menaikkan porsi free float minimum saham menjadi 15% dinilai sebagai langkah normatif yang baik. Namun, menurut Laksamana Sukardi, persoalannya bukan pada niat, melainkan pada kemampuan dan kejujuran struktur pasar dalam mewujudkannya.
Saat ini, rata-rata free float saham di Bursa Efek Indonesia hanya 7–9%, dengan lebih dari 60% kapitalisasi pasar dikuasai pemegang saham pengendali dan afiliasi. Kondisi ini melahirkan apa yang disebut investor global sebagai “liquidity illusion” — pasar tampak besar, namun dangkal.
“Sekitar 70% kapitalisasi pasar terkonsentrasi pada saham besar, tetapi kontribusinya terhadap transaksi harian tak sampai 40%. Satu transaksi besar saja cukup mengguncang harga,” ujar Sukardi.
Risiko Tekanan Harga dan Kepercayaan
Target free float 15% setara tambahan pasokan saham senilai US$120–150 miliar, sementara serapan asing rata-rata hanya US$5–10 miliar per tahun. “Pasar tidak siap. Tanpa pemulihan total kepercayaan, kebijakan ini justru bisa menekan harga dan memperburuk ilusi likuiditas,” tegasnya.
Usulan agar dana pensiun mengalokasikan 20% portofolionya ke saham memang bisa menambah volume, namun kontribusinya kecil — hanya sekitar 5–7% dari kebutuhan. “Likuiditas absolut naik, tetapi likuiditas relatif tetap tipis. Akar masalahnya tetap belum disentuh,” tambahnya.
Praktik Afiliasi: Likuiditas Semu dan Ekstraksi Nilai
Akar persoalan, menurut Sukardi, adalah praktik perdagangan antar-entitas afiliasi oleh pemegang saham pengendali atau ultimate beneficial owner (UBO). Mekanisme ini bukan untuk pembiayaan ekonomi riil, melainkan untuk ekstraksi nilai dari pasar modal.
“Transaksi afiliasi menciptakan likuiditas semu, menjaga harga saham tetap hidup tanpa partisipasi investor independen. Bahkan digunakan untuk memindahkan kekayaan ke luar negeri secara legal, bersih, dan tanpa hambatan KYC,” jelasnya.
Karena dilakukan di pasar resmi, praktik ini sulit disentuh hukum. Arus dana tampak sebagai transaksi portofolio biasa, bukan capital flight. Pajak minimal karena dikemas sebagai capital gain, bukan dividen. “Secara administratif bersih, tapi substansinya tetap UBO yang sama,” tegas Sukardi.
Peringatan Global: Kredibilitas dan Tata Kelola Diuji
Peringatan MSCI diperkuat oleh Moody’s, yang menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif. Pesannya jelas: tata kelola publik dan disiplin fiskal harus berbasis kontrol institusional dan keterbukaan, bukan keputusan dadakan yang menumpuk risiko.
Untuk menjaga stabilitas fiskal, Sukardi menegaskan, negara harus memperkuat pendapatan dari rente sumber daya alam dan memperluas kesempatan usaha. “Bukan dengan menumpuk utang luar negeri dan membebani kelas menengah dengan pajak konsumsi,” ujarnya.
Kejujuran Sebagai Fondasi Pasar
“Pasar modal di negara berkembang adalah kontrak kepercayaan,” tegasnya. “MSCI tidak meminta Indonesia menjadi luar biasa, hanya jujur.”
Kejujuran, menurut Sukardi, harus dibuktikan dengan tindakan nyata: menghukum pelaku pelanggaran sebagai efek jera, menegakkan aturan tanpa pandang bulu, dan memastikan regulator benar-benar bertanggung jawab.
Ia menutup dengan metafora tajam:
“Hubungan Indonesia dengan investor global ibarat pasangan suami istri yang sering berselingkuh tapi terus berbohong. Tantangannya bukan sekadar janji, tapi bagaimana mengembalikan kepercayaan agar tidak terjadi perceraian.”
“Karena kejujuran adalah karakter — dan kejujuran tidak dapat dipaksakan.” ( Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar