 |
| OLEH : LAKSAMANA SUKARDI |
CNEWS — JAKARTA | 8 Februari 2026
Lembaga pemeringkat kredit global Moody’s Investors Service menempatkan dinamika terbaru kebijakan ekonomi Indonesia dalam sorotan serius, khususnya terkait peran Danantara yang dinilai semakin terpusat dan berpotensi menggeser arsitektur tata kelola negara.
Sebagai salah satu dari tiga lembaga pemeringkat paling berpengaruh dunia—bersama Standard & Poor’s (S&P) dan Fitch Ratings—penilaian Moody’s menjadi rujukan utama investor global, dana pensiun, perbankan, dan regulator dalam mengukur risiko, imbal hasil, serta kelayakan investasi suatu negara.
Dalam metodologi Moody’s, risiko negara tidak lahir dari satu kebijakan tunggal, melainkan dari arsitektur kelembagaan: siapa yang mengambil keputusan, melalui mekanisme apa, serta sejauh mana kebijakan tersebut dapat diprediksi secara hukum dan fiskal.
Danantara Dipersepsikan Sebagai “Centralized Execution Vehicle”
Moody’s menilai, penguatan peran Danantara—yang kini menjalankan fungsi sebagai pelaksana terpusat proyek strategis nasional, pengelola investasi berskala besar, penyerap dividen BUMN, hingga penerima penugasan korporasi—berpotensi mengaburkan batas antara fungsi investasi, kebijakan publik, dan fiskal negara.
Dalam kerangka pemeringkatan, kondisi ini mendorong persepsi bahwa Danantara mulai bergeser dari sovereign investment fund menuju shadow executive institution—sebuah entitas eksekutif bayangan yang memegang kewenangan luas di luar mekanisme institusional yang lazim.
“Moody’s tidak menilai ideologi atau niat kebijakan, tetapi mengukur prediktabilitas kebijakan,” demikian logika penilaian yang digunakan lembaga tersebut.
Risiko Tata Kelola dan Pelemahan Kompetisi
Risiko tata kelola dinilai meningkat ketika proyek strategis bernilai besar diputuskan, dibiayai, dan dilaksanakan oleh Danantara tanpa mekanisme tender terbuka dan kompetitif. Absennya open and competitive procurement menghilangkan disiplin pasar, mendistorsi alokasi modal, serta merusak level playing field.
Dampaknya adalah kenaikan policy risk premium dan melemahnya iklim investasi nasional.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh indikasi erosi fungsi perencanaan negara, ketika alokasi proyek dan sektor tidak lagi bertumpu pada proses teknokratis di Bappenas—termasuk blue book—serta minimnya perdebatan substantif di DPR RI sebagai mekanisme checks and balances
.
Dalam terminologi Moody’s, kondisi tersebut diklasifikasikan sebagai de-institutionalisation of policy making.
Selektivitas Penegakan Hukum dan Ancaman Kepastian Kontrak
Moody’s juga mencermati kebijakan penertiban sumber daya alam yang menunjukkan pola selektivitas dan meningkatkan ketidakpastian hukum.
Pencabutan konsesi tambang serta penyitaan sekitar 4 juta hektare kebun sawit swasta yang dinyatakan melanggar izin kawasan hutan, kemudian diserahkan kepada Danantara tanpa kriteria publik yang transparan dan proses peradilan yang jelas, berpotensi dibaca sebagai kewenangan administratif dengan efek menghukum (administrative discretion with punitive effect).
Praktik ini dinilai melemahkan sanctity of contract atau kepastian kontrak, membuat pelaku usaha kesulitan memodelkan risiko regulasi, dan menggerus kepercayaan investasi jangka panjang.
Risiko serupa juga muncul dalam kebijakan sektoral lain, seperti pengaturan volume produksi tambang batu bara (RKAB) yang diterapkan tanpa formula umum. Selain menekan investasi, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan ekspor, royalti, pajak, dan PNBP—justru ketika ruang fiskal negara semakin sempit.
Risiko Fiskal Tersembunyi dan Contingent Liability
Jika Danantara berstatus sovereign entity dan menjalankan fungsi quasi-fiscal, maka dalam logika pemeringkatan Moody’s, setiap potensi kerugian yang ditanggungnya merupakan risiko fiskal negara.
Meski tidak tercatat langsung dalam APBN, eksposur tersebut diperlakukan sebagai contingent liability yang dapat memengaruhi kinerja fiskal ke depan dan berdampak pada outlook peringkat kredit Indonesia.
Moody’s menegaskan bahwa kesehatan fiskal tidak hanya diukur dari besaran defisit, tetapi dari proses pengambilan keputusan anggaran. Ketika alokasi sumber daya besar tidak melalui perencanaan lintas kementerian, tidak diuji secara teknokratis, dan tidak tercermin secara transparan dalam APBN, maka muncul apa yang disebut opaque fiscal commitments—kewajiban fiskal tersembunyi.
Peringatan Dini, Bukan Krisis
Moody’s tidak menyatakan Indonesia berada dalam kondisi krisis. Peringkat kredit Indonesia masih berada pada level investment grade.
Namun, melalui kacamata penilaian risiko negara, Moody’s memberikan peringatan dini: disiplin struktural memang masih bertahan, tetapi koherensi kebijakan dan kredibilitas institusional mulai tergerus secara perlahan.
Sinyal ini menjadi penting bagi pasar global, karena menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sedang mengakumulasi risiko tata kelola dan fiskal secara simultan—sebuah faktor yang relevan dan signifikan dalam penilaian sovereign credit risk ke depan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar