Irwan Gesmi – Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis: Kunci Keberhasilan dan Keberlanjutan

CNEWS, Pekanbaru, Riau — Masalah gizi anak-anak di Indonesia terus menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Melalui peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah berupaya memberikan akses makanan sehat bagi para pelajar, terutama di wilayah yang masih menghadapi persoalan stunting dan kekurangan gizi. Tujuan utama program ini adalah memperbaiki status gizi anak-anak, mendukung perkembangan fisik dan kognitif, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Namun di balik tujuannya yang mulia, implementasi program MBG tidak lepas dari berbagai tantangan — mulai dari pengawasan distribusi, kualitas makanan, hingga aspek fiskal yang membebani anggaran negara.

Tantangan Implementasi dan Pengawasan

Seperti diuraikan oleh Irwan Gesmi, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang konsisten di lapangan.

“Distribusi makanan yang tidak merata serta kualitas gizi yang tidak memenuhi standar masih menjadi persoalan serius,” ujarnya.

Bahkan, sejumlah kasus keracunan massal di beberapa daerah akibat makanan dari program serupa sempat menurunkan kepercayaan publik. Analisis dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan distribusi makanan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana serta ketidaksesuaian gizi.

Irwan menekankan perlunya evaluasi rutin dan pelatihan bagi penyedia makanan, agar standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan.

“Pemerintah daerah harus dilibatkan aktif dalam pengawasan teknis agar kualitas makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman dan bergizi seimbang,” katanya.

Program MBG: Solusi atau Beban Fiskal?

Program MBG digadang sebagai solusi jangka panjang bagi peningkatan kualitas gizi nasional. Namun, dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp100 triliun hingga Rp450 triliun, beban fiskal menjadi tantangan tersendiri.

Irwan menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga donor internasional guna mendukung pembiayaan tanpa membebani APBN secara berlebihan.

“Pendekatan kolaboratif sangat penting agar program ini tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, penggunaan dana publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar publik yakin bahwa setiap rupiah benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Membangun Kepercayaan dan Keberlanjutan

Menurut Irwan, kepercayaan publik adalah fondasi utama keberhasilan MBG. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang berkelanjutan, program ini berisiko kehilangan legitimasi sosial.

“Keberlanjutan program hanya bisa terwujud jika masyarakat percaya bahwa pemerintah menjalankan MBG dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab,” tegasnya.

Untuk itu, pemerintah disarankan melibatkan lembaga independen dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sektor pendidikan, dan kesehatan, program MBG diyakini dapat menjadi salah satu kebijakan sosial paling strategis dalam sejarah pembangunan manusia Indonesia.

Sumber: Irwan Gesmi, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Reporter: syd