CNEWS, Jayapura – Keputusan pemerintah memperpanjang kontrak tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga tahun 2061 menuai sorotan tajam dari aktivis dan masyarakat sipil Papua.
Aktivis LSM Wgab Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, menilai perpanjangan kontrak yang diteken Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan ke Amerika Serikat merupakan bentuk ketimpangan yang terus dibiarkan negara terhadap rakyat Papua.
“Kontrak Freeport diperpanjang sampai 2061, tapi rakyat Papua tetap miskin. Emas diambil, hasil kekayaan alam dibawa keluar dari tanah Papua, sementara masyarakat hanya menjadi penonton,” tegas Yerry Basri Mak kepada media, Senin (24/2/2026).
Ia menilai, meski Papua menyimpan cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia, sebagian besar pendapatan dan manfaat ekonominya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat asli Papua.
“Sudah puluhan tahun Freeport beroperasi, tapi kemiskinan tetap menghantui. Banyak warga hidup di bawah garis kemiskinan, infrastruktur minim, dan pelayanan kesehatan tertinggal jauh,” ujarnya.
Yerry mendesak agar perpanjangan kontrak ini tidak hanya menguntungkan perusahaan tambang dan elite politik, tetapi benar-benar menjadi momentum untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua secara nyata.
“Kalau kontrak sudah diperpanjang, maka pemerintah dan Freeport wajib memastikan ada keadilan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup rakyat Papua. Jangan hanya jadi janji di atas kertas,” tambahnya.
Publik pun menyoroti langkah pemerintah yang dianggap terlalu bergantung pada korporasi asing dalam mengelola sumber daya alam strategis nasional.
“Apakah bangsa Indonesia selamanya bergantung pada asing? Apa pemuda Indonesia tidak mampu mengelola tambang sendiri?” sindir Yerry.
Perpanjangan kontrak Freeport hingga 2061 kini menjadi ujian serius bagi pemerintah untuk membuktikan komitmennya dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam di Tanah Papua.
( YBM/TIM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar