.jpg)
CNews, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT — Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB), M. Raup, secara tegas mendesak Bupati Bandung Barat Jeje Richie Ismail agar tidak menjadikan kepentingan politik sebagai dasar dalam pengisian lima jabatan dinas strategis yang hingga kini masih kosong.
M. Raup menegaskan, pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemkab Bandung Barat harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel, dengan menjadikan keilmuan, kompetensi, serta senioritas sebagai pertimbangan utama.
“Pengisian jabatan bukan ruang kompromi politik. Harus berbasis keilmuan, kompetensi, dan pengalaman birokrasi. Jika tidak, kualitas pelayanan publik akan dipertaruhkan,” tegas M. Raup kepada awak media, Senin.
Tiga Aspek Wajib: Kompetensi, Senioritas, Transparansi
Menurut M. Raup, setidaknya terdapat tiga aspek krusial yang wajib menjadi fondasi dalam proses seleksi pejabat dinas di KBB:
Keilmuan dan Kompetensi
Calon pejabat harus memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dan kemampuan teknis yang teruji sesuai bidang dinas yang akan dipimpin.
Senioritas dan Pengalaman Birokrasi
Pengalaman dan rekam jejak pengabdian menjadi indikator penting untuk memastikan kesinambungan tata kelola pemerintahan.
Transparansi dan Akuntabilitas
Seluruh tahapan seleksi harus terbuka, dapat diawasi publik, dan bebas dari praktik titipan kepentingan.
“Proses tertutup hanya akan melahirkan kecurigaan publik. Ini harus dibuka secara terang agar masyarakat percaya,” ujar Raup.
Ujian Awal Kepemimpinan Jeje Richie Ismail
M. Raup menilai, pengisian lima jabatan dinas kosong ini merupakan ujian awal kepemimpinan Bupati Jeje Richie Ismail dalam membuktikan komitmen terhadap reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bersih.
Ia mengingatkan, kegagalan menjaga independensi dalam pengisian jabatan berpotensi melemahkan kinerja OPD, memperburuk pelayanan publik, dan memperlambat kemajuan daerah.
“Jika sejak awal tersandra kepentingan politik, maka yang dirugikan adalah masyarakat Bandung Barat,” tegasnya.
Desakan Terbuka dari Insan Pers
Sebagai representasi insan pers di KBB, M. Raup menegaskan bahwa Pokja Wartawan akan mengawal proses pengisian jabatan ini secara kritis demi memastikan integritas birokrasi tetap terjaga.
“Intinya kami mendesak Bupati Bandung Barat mengisi lima jabatan dinas kosong secara adil, profesional, transparan, dan berbasis merit. Bukan karena kedekatan politik, tetapi demi pelayanan publik yang berkualitas dan kemajuan daerah,” pungkas M. Raup.
Narasumber: Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup
Reporter: Liesnaegha
Tidak ada komentar:
Posting Komentar