CNews, JAKARTA – Wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai penolakan keras dari kalangan aktivis nasional. Ketua LSM WGAB, Yerry Basri, M.Ak., S.H., M.H., menilai gagasan tersebut tidak hanya keliru, tetapi berpotensi merampas hak rakyat serta menguntungkan partai politik yang menguasai parlemen daerah.
“Kami sebagai aktivis menolak tegas wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini sangat tidak tepat dan jelas-jelas menguntungkan partai yang menguasai DPRD,” tegas Yerry Basri kepada media, Selasa (8/1/2026).
Menurut Yerry, alasan yang menyebutkan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat memakan biaya mahal tidak dapat dijadikan dalih untuk mengorbankan prinsip demokrasi. Ia menegaskan bahwa setiap calon kepala daerah sudah memahami konsekuensi politik dan pembiayaan sebelum memutuskan maju dalam kontestasi.
“Kalau dikatakan pemilihan oleh rakyat mahal, itu bukan alasan. Setiap calon gubernur atau bupati sudah tahu risikonya. Mau mahal atau murah, itu sudah menjadi konsekuensi dan tanggung jawab calon yang maju,” ujarnya.
Yerry menekankan bahwa Pilkada adalah pesta demokrasi rakyat, bukan transaksi politik elit. Oleh karena itu, efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menarik hak pilih rakyat dan menyerahkannya kepada segelintir elite di parlemen.
“Ini pesta rakyat. Demokrasi tidak bisa diukur hanya dengan hitungan mahal atau murah. Demokrasi itu soal kedaulatan rakyat,” katanya.
Lebih jauh, Yerry memperingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi membuka ruang transaksi politik, kompromi kepentingan, serta memperkuat dominasi partai-partai besar yang menguasai kursi parlemen.
“Kalau dipilih DPRD, yang diuntungkan jelas partai politik penguasa parlemen. Rakyat hanya jadi penonton. Ini kemunduran demokrasi,” tegasnya.
Ia pun menyerukan agar pemerintah dan DPR RI menghentikan wacana tersebut dan tetap menjaga Pilkada langsung sebagai instrumen demokrasi yang jujur, adil, dan partisipatif.
“Biarkan rakyat memilih langsung calon kepala daerahnya sendiri. Itu jauh lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan. Soal biaya, itu risiko politik yang harus ditanggung oleh setiap calon bupati maupun gubernur yang ingin berkuasa,” pungkas Yerry Basri.(YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar