CNEWS , BOGOR — 22 Januari 2026 . Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan salah satu pejabat aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut telah disampaikan langsung ke lembaga antirasuah sebagai bagian dari upaya mendorong penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi terhadap praktik korupsi di daerah.
Ketua GMPB, M. Ikbal, menegaskan bahwa laporan ini bukan berbasis opini, melainkan hasil kajian, penelusuran data, serta temuan lapangan yang mengindikasikan penyalahgunaan kewenangan, dugaan manipulasi kebijakan, dan potensi kerugian keuangan negara.
“Kami tidak datang ke KPK dengan tangan kosong. Ada indikasi kuat penyimpangan kewenangan dan praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara. Ini adalah tanggung jawab moral mahasiswa dan pemuda sebagai kontrol sosial,” tegas Ikbal kepada wartawan.
Ikbal menambahkan, laporan tersebut disampaikan di tengah maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di berbagai daerah, yang menjadi bukti nyata bahwa korupsi masih mengakar kuat, termasuk di tingkat pemerintahan daerah.
“Fenomena OTT menunjukkan bahwa korupsi masih sistemik. Kabupaten Bogor tidak boleh kebal hukum. Kami mendesak KPK bertindak cepat, profesional, dan tidak tebang pilih,” ujarnya.
GMPB juga menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat proses tindak lanjut laporan tersebut, termasuk membuka ruang pengawasan publik apabila kasus ini terkesan diperlambat atau tidak ditangani secara serius.
“Kami akan terus mengawal. Jika ada indikasi pembiaran atau intervensi kekuasaan, GMPB siap melakukan konsolidasi gerakan dan tekanan publik,” kata Ikbal dengan nada tegas.
Selain itu, GMPB mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, pemuda, dan insan pers di Kabupaten Bogor untuk tidak diam terhadap praktik-praktik korupsi, serta aktif melaporkan setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik.
Sebagai penutup, GMPB menegaskan harapannya agar KPK menjalankan mandatnya secara independen, transparan, dan berintegritas, demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kabupaten Bogor harus diselamatkan dari pejabat yang menyalahgunakan amanah. Uang negara adalah hak rakyat,” pungkas Ikbal.(IJ)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar