CNEWS , PAPUA — ,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya di awal tahun 2026. Dalam operasi senyap yang digelar pada 19 Januari 2026, KPK berhasil menjaring seorang wali kota berinisial Medium bersama 15 orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diduga kuat terkait praktik fee proyek.
Aktivis nasional dan pegiat antikorupsi Yerry Basri, S.H., M.H. menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas KPK tersebut. Kepada CNEWS, Yerry menegaskan bahwa OTT ini kembali membuka wajah asli praktik korupsi yang selama ini menggerogoti pemerintahan daerah.
“Ini sangat memalukan. Seorang pejabat publik sekelas wali kota terjaring OTT hanya karena persoalan fee proyek. Ini menunjukkan praktik korupsi sudah menjadi pola yang sistematis,” tegas Yerry.
Menurut Yerry, kasus ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk memeras pengusaha dan kontraktor, dengan menetapkan besaran fee tertentu sebagai syarat pemberian proyek.
“Masyarakat akhirnya bisa melihat secara terang-benderang. Proyek negara dijadikan ladang pemerasan. Kontraktor dipaksa menyetor fee dengan angka yang sudah dipatok sejak awal. Ini bukan sekadar gratifikasi, ini pemerasan,” ujarnya.
Yerry menilai praktik semacam ini telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pejabat daerah, namun kerap tersembunyi di balik mekanisme proyek dan anggaran.
Oleh karena itu, ia mendesak KPK untuk semakin masif dan agresif melakukan OTT, khususnya terhadap kepala daerah dan pejabat strategis yang diduga menjadikan proyek pemerintah sebagai alat memperkaya diri.
“Saya meminta KPK tidak berhenti. Masih banyak pejabat yang melakukan pemerasan terhadap pengusaha melalui proyek-proyek negara. OTT adalah senjata paling efektif untuk membongkar kejahatan ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum merilis secara resmi identitas lengkap para pihak yang terjaring maupun konstruksi hukum perkara tersebut. CNEWS akan terus memantau dan mengawal perkembangan kasus ini. ( Tim/YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar