Tak Digubris Pemkot, Cipayung Plus Bandung Konsolidasi Lanjutan: Desak Wali Kota Serahkan Diri ke Kejaksaan

CNews, BANDUNG — Aliansi Cipayung Plus Kota Bandung kembali memanaskan suhu politik lokal dengan langkah konsolidasi lanjutan usai aksi mereka di Balai Kota pada Jumat, 19 Desember 2025, tak digubris oleh Pemerintah Kota Bandung.

Gabungan organisasi mahasiswa dari HMI, GMNI, GMKI, KAMMI, PMII, HIMA PERSIS, IMM, dan PKRI itu menilai diamnya Pemkot adalah bentuk pengabaian terhadap kegaduhan publik yang dipicu oleh dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan kota.

Kecam Sikap Bungkam Pemkot: “Ini Bukan Sekadar Dugaan, Tapi Krisis Moral”

Dalam forum konsolidasi yang digelar di Bandung, para perwakilan organisasi mahasiswa sepakat memperkuat tekanan moral dan politik terhadap Wali Kota Bandung. Mereka menilai, keengganan Pemkot untuk memberikan klarifikasi publik memperburuk kepercayaan masyarakat.

“Kami sangat kecewa. Aksi kemarin diabaikan seolah masalah ini tidak penting. Sikap bungkam Pemkot adalah bukti lemahnya komitmen terhadap transparansi dan pemberantasan korupsi. Karena itu kami mendesak Wali Kota Bandung untuk segera menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum,” tegas Fikri Ali Murtadho, perwakilan HMI Cabang Bandung.

Tiga Tuntutan Pokok Cipayung Plus

1. Transparansi Hukum: Mendesak Kejaksaan Negeri Bandung segera memeriksa dugaan keterlibatan pimpinan daerah dalam praktik jual beli jabatan.
2. Tanggung Jawab Moral: Menuntut Wali Kota Bandung menyerahkan diri secara sukarela untuk meredam kegaduhan dan mengembalikan kepercayaan publik.
3. Reformasi Birokrasi: Menuntut perombakan sistem mutasi dan promosi jabatan di Pemkot Bandung yang dinilai sarat praktik transaksional.

Gelombang Aksi Susulan di Depan Mata

Cipayung Plus memastikan konsolidasi ini bukan akhir, melainkan awal dari gelombang aksi yang lebih besar. Mereka menegaskan tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

“Jika Pemkot terus diam, kami pastikan Bandung akan kembali bergemuruh oleh suara mahasiswa. Tidak ada ruang bagi praktik kotor di pemerintahan daerah,” tegas salah satu koordinator lapangan aliansi.

Aliansi menegaskan, langkah mereka bukan sekadar protes, tetapi gerakan moral untuk menegakkan integritas dan keadilan bagi warga Kota Bandung. ( RI/Red)