Cnews, JAKARTA — Konsistensi elite kekuasaan kembali dipertanyakan. Luhut Binsar Pandjaitan, figur sentral dalam lingkaran kekuasaan lebih dari satu dekade terakhir, resmi kembali menempati jabatan strategis negara sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), meski berulang kali menyatakan akan pensiun dari jabatan publik.
Pelantikan dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024, menandai kesinambungan pengaruh Luhut dalam struktur kebijakan nasional. Jabatan Ketua DEN bukan posisi seremonial, melainkan lembaga strategis yang memiliki pengaruh langsung terhadap arah dan desain kebijakan ekonomi Indonesia.
Pengangkatan ini berbanding terbalik dengan rekam jejak pernyataan Luhut di ruang publik. Dalam program Kick Andy yang tayang 26 Juli 2021, Luhut secara eksplisit menyatakan keinginannya mengakhiri karier politik setelah 2024.
“Ya tahun 2024 kita selesai. Saya tidak mau lagi menjabat-jabat,” ujar Luhut kala itu.
Pernyataan tersebut bahkan langsung disorot kritis oleh pembawa acara Andy F. Noya, yang menyinggung fenomena elite politik yang kerap berubah sikap ketika kekuasaan kembali ditawarkan.
“Banyak sekali pemimpin yang waktu direkam mengatakan tidak ingin, tapi begitu pada waktunya dia muncul ke permukaan,” kata Andy.
Narasi “pensiun” itu kembali diulang Luhut dalam program ROSI pada 10 Februari 2024. Menjawab pertanyaan soal peran jika Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, Luhut menegaskan tidak berminat pada jabatan negara.
“Saya mau pensiun dan saya mau meneruskan research center saya di Toba sana,” ucapnya.
Namun, pernyataan tersebut justru disambut skeptisisme terbuka oleh host Rosianna Silalahi, yang mengingatkan publik pada janji-janji serupa di masa lalu.
“Izinkan saya untuk tidak percaya,” ujar Rosianna secara lugas.
Luhut kemudian menambahkan alasan keluarga dan kesehatan sebagai dasar keputusannya. Ia menyebut sang istri secara tegas menolak jika dirinya kembali menjadi menteri, serta menyinggung kondisi kesehatan pasca sakit serius yang menurutnya membatasi ruang pengambilan keputusan pribadi.
“Kalau saya jadi menteri sudah saya bilang tidak, dan istri saya juga sudah sangat keras tidak setuju saya jadi menteri lagi,” tegasnya.
Namun, seluruh rangkaian pernyataan itu kini berhadapan langsung dengan realitas politik. Alih-alih pensiun, Luhut justru kembali dipercaya menduduki posisi strategis yang menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
Pengangkatan ini kembali memantik pertanyaan serius tentang konsistensi elite, etika kekuasaan, serta komitmen regenerasi kepemimpinan nasional. Kritik lama pun menguat: janji pensiun pejabat tinggi negara kerap berhenti sebagai retorika publik, bukan komitmen politik yang sungguh-sungguh ditepati.
Di tengah tuntutan reformasi birokrasi, transparansi, dan kebutuhan mendesak akan regenerasi elite, kembalinya figur lama ke pusat kekuasaan menegaskan persoalan mendasar demokrasi Indonesia: sirkulasi kekuasaan yang sempit dan dominasi aktor lama dalam pengambilan keputusan strategis negara. (RI/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar