CNEWS | PAPUA — Rencana Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit dan energi nabati di Papua memicu gelombang kritik keras dari aktivis lingkungan, masyarakat adat, hingga pemuka gereja. Kebijakan yang diklaim sebagai strategi menuju swasembada energi nasional itu dinilai berpotensi berubah menjadi bencana ekologis dan sosial berskala besar.
Pernyataan Presiden disampaikan dalam rapat bersama kepala daerah se-Tanah Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Prabowo menegaskan Papua memiliki cadangan sumber daya alam yang besar, khususnya kelapa sawit yang dapat diolah menjadi Bahan Bakar Nabati (BBN).
“Kementerian ESDM akan menyiapkan strategi agar Papua mampu memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri,” ujar Prabowo.
Selain sawit, Presiden juga menyebut tebu dan singkong sebagai komoditas bioetanol, dengan target lima tahun Indonesia mencapai swasembada pangan dan energi.
Menurut Prabowo, kemandirian energi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
WALHI: Sawit di Papua = Resep Bencana
Namun pernyataan Presiden langsung menuai peringatan keras dari kalangan lingkungan hidup.
Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, menilai ekspansi sawit di Papua adalah kebijakan berisiko tinggi di tengah krisis iklim global.
“Mendorong sawit skala besar di Papua bukan solusi energi, tapi resep bencana ekologis. Pemerintah justru mengabaikan krisis iklim dan pelajaran pahit dari Sumatera dan Kalimantan,” tegas Uli dalam Dialog Ruang Publik Papua Ditanami Sawit demi Energi: Swasembada atau Bencana Ekologi, Jumat (19/12/2025).
Uli menilai, pernyataan Presiden menunjukkan minimnya sense of crisis, sementara Indonesia tengah menghadapi banjir, longsor, dan kerusakan ekosistem akibat deforestasi masif.
Aktivis Papua dan Kepala Suku Tegas Menolak
Penolakan lebih keras datang dari Papua sendiri. Yerry Basri Mak, SH, MH, aktivis Papua dan Ketua LSM WGAB, menegaskan bahwa Papua bukan tanah kosong.
“Papua bukan hutan tanpa manusia. Di pedalaman ada suku-suku adat yang hidupnya sepenuhnya bergantung pada hutan. Mereka menjaga hutan, bukan merusaknya,” tegas Yerry.
Ia mengingatkan tragedi ekologis yang terjadi di Sumatera dan Aceh, di mana hutan digantikan sawit dan berujung pada banjir bandang, kehancuran permukiman, dan korban jiwa.
“Kami aktivis dan para kepala suku Papua dengan tegas menolak perkebunan sawit. Biarlah Papua tetap lestari dengan hutannya,” ujarnya.
Yerry juga mengingatkan agar Papua tidak mengulang pengalaman pahit eksploitasi sumber daya alam yang tidak memberi manfaat nyata bagi rakyat, seperti yang dinilai terjadi pada industri tambang besar.
Papua Bukan Lumbung Sawit, Tapi Paru-Paru Dunia
Kritik senada disampaikan Bernard Koten, anggota Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Ordo Fratrum Minorum (OFM) sekaligus Orang Asli Papua.
“Papua adalah paru-paru dunia. Orang Papua tidak membuka hutan besar-besaran untuk hidup. Justru mereka menjaga hutan sebagai warisan kehidupan,” tegas Bernard.
Ia juga menyoroti kekhawatiran atas keterlibatan aparat bersenjata dalam proyek pangan dan energi di Papua, yang dinilai menambah tekanan psikologis dan sosial bagi masyarakat adat.
“Ketika warga mempertahankan tanah dan hutannya, yang datang justru aparat. Padahal mereka menjaga alam bukan hanya untuk Papua, tapi untuk dunia,” pungkasnya.
Di Persimpangan Sejarah
Program sawit di Papua kini berada di persimpangan sejarah:
antara ambisi swasembada energi nasional dan ancaman kehancuran ekologi, budaya, serta ruang hidup masyarakat adat di salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia.
Publik kini menunggu, apakah negara akan belajar dari kesalahan masa lalu, atau kembali mengorbankan hutan dan manusia Papua atas nama pembangunan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar