Prabowo Tegaskan Rumah Layak Bukan Hadiah Politik, tapi Kewajiban Negara
CNews, SERANG — Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan pesan politik yang keras, jujur, dan tak lazim bagi seorang kepala negara. Di hadapan ribuan penerima manfaat dalam peresmian akad massal 50.030 KPR FLPP dan serah terima kunci rumah subsidi di Serang, Sabtu (20/12/2025), Prabowo secara terbuka menolak kultus kekuasaan dan menegaskan bahwa dirinya bukan objek terima kasih berlebihan.
“Jangan terlalu terima kasih kepada saya. Saya dipilih, saya dibayar rakyat untuk bekerja. Itu kewajiban saya,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut langsung menyedot perhatian publik dan dinilai sebagai penegasan posisi politik seorang presiden yang memilih bersandar pada mandat rakyat, bukan pada pujian atau simbolisme kekuasaan.
Negara Bukan Dermawan, Tapi Penanggung Jawab
Prabowo menegaskan bahwa penyediaan hunian layak bukanlah hadiah politik, bukan belas kasihan negara, dan bukan prestasi personal, melainkan tanggung jawab konstitusional yang selama ini tertunda.
“Ini usaha yang membanggakan, tapi masih jauh dari yang harus kita capai,” ujarnya lugas.
Pernyataan ini dibaca sebagai pengakuan jujur negara atas beratnya krisis perumahan nasional, di mana jutaan rakyat Indonesia hingga kini masih hidup tanpa kepastian rumah layak, sementara negara terlalu lama hadir setengah-setengah.
Tolak Pencitraan, Tegaskan Etos Kerja Negara
Berbeda dari tradisi kekuasaan yang gemar memusatkan keberhasilan pada satu figur, Prabowo secara tegas menolak klaim keberhasilan personal. Ia menegaskan bahwa capaian perumahan subsidi adalah hasil kerja kolektif pemerintahan, bukan milik satu orang atau satu kementerian.
“Tidak ada satu menteri yang berhasil sendiri. Kita satu tim,” katanya.
Prabowo menyebut Menteri Perumahan Maruarar Sirait, namun menekankan bahwa keberhasilan hanya mungkin terjadi jika seluruh kabinet bekerja dalam satu barisan, satu visi, dan satu komando negara.
Pukulan Terbuka bagi Nepotisme dan Politik Balas Jasa
Bagian paling keras dari pidato Prabowo muncul ketika ia mengibaratkan pemerintahan sebagai tim sepak bola profesional—sebuah analogi yang menyimpan kritik tajam terhadap praktik kekuasaan lama.
“Kroni, konco, tapi tidak bisa cetak gol—tidak akan menang kita,” ucapnya tajam.
Ia secara eksplisit menolak logika kekuasaan berbasis kekerabatan, asal-usul, suku, agama, maupun kedekatan pribadi, dan menegaskan bahwa kompetensi adalah satu-satunya tiket dalam pemerintahan.
“Tidak ditanya orang tuanya siapa, sukunya apa, agamanya apa. Yang ditanya: bisa kerja atau tidak,” tandasnya.
Pernyataan ini dinilai sebagai peringatan terbuka bahwa pemerintahan Prabowo tidak memberi ruang bagi nepotisme, kronisme, dan politik balas budi.
Pesan Kunci Prabowo: Negara Harus Menang untuk Rakyat
Pidato Prabowo di Serang melampaui seremoni perumahan. Ia menjadi manifesto awal arah kepemimpinan nasional, dengan pesan yang tidak multitafsir:
Negara wajib hadir nyata bagi rakyat kecil
Kekuasaan bukan ruang pencitraan
Keberhasilan negara tidak boleh dipersonalisasi
Profesionalisme harus mengalahkan nepotisme
“Pemimpin yang ingin berhasil, kuncinya memilih tim terbaik,” tegas Prabowo.
Acara ini sekaligus menjadi penegasan komitmen pemerintah mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat atas hunian layak, di tengah fakta bahwa puluhan juta warga Indonesia masih menunggu kehadiran negara—bukan dalam pidato, tetapi di depan pintu rumah mereka sendiri. ( RED/RI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar