CNEWS, Jakarta — Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Harkodia) yang jatuh setiap 9 Desember kembali berlangsung di Indonesia dengan nuansa yang kontras: seruan antikorupsi menggema, tetapi praktik korupsi terus menjalar hingga ke akar birokrasi. Meski ditetapkan melalui Konvensi PBB Melawan Korupsi sebagai momentum global memperkuat integritas dan memberantas suap, di Indonesia Harkodia justru kerap dirayakan sebagai seremoni kosong yang berbanding terbalik dengan realitas lapangan.
Dalam opini kritisnya, Wilson Lalengke, alumnus pascasarjana Global Ethics dan Applied Ethics dari Eropa, menilai Harkodia di Indonesia telah berubah menjadi ritual tahunan yang kehilangan substansi. “Korupsi sudah menjadi gaya hidup. Ia merembes dari pucuk kekuasaan hingga ke unit pemerintahan paling kecil,” tegasnya.
Korupsi Sistemik di Semua Lini
Menurut Wilson, skala korupsi di Indonesia tak lagi berkisar pada kasus individual, tetapi telah menjelma menjadi kultur yang mengakar. Tuduhan terhadap sejumlah elite politik, termasuk mantan presiden, mengindikasikan betapa rendahnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional. Ribuan kepala desa telah dipenjara karena korupsi dana desa, sementara skandal besar di BUMN—seperti Jiwasraya, Pertamina, dan PLN—mengakibatkan kerugian negara triliunan rupiah.
Sektor pertahanan dan keamanan pun tak luput. Di TNI dan Polri, Wilson menyebut praktik “setoran jabatan” sebagai bukti bahwa korupsi telah merusak profesionalisme dan moral aparat negara.
Lebih mengejutkan, laporan-laporan yang beredar menyebut adanya “uang mahar” mulai Rp 400 miliar hingga Rp 3 triliun untuk posisi menteri. Bila benar, praktik ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi setelah seseorang berkuasa, tetapi bahkan sebelum jabatan itu diperoleh.
Korupsi Menggerogoti Media dan Organisasi Profesi
Wilson juga menyoroti memburuknya integritas lembaga pers. Dugaan penyimpangan dalam hibah BUMN ke PWI di bawah kepemimpinan Hendry Bangun yang tak kunjung terang benderang memperlihatkan bahwa bahkan pilar demokrasi pun rentan korupsi.
“Ketika media sebagai alat kontrol kekuasaan ikut bermain dalam kultur suap, pemberantasan korupsi kian mustahil,” tulisnya.
Lima Jalan Keluar: Dari Moral Anak Bangsa Hingga Hukuman Terberat
Meski situasi tampak gelap, Wilson menawarkan lima gagasan untuk memutus siklus korupsi:
1. Pendidikan moral sejak dini
Karakter kejujuran dan integritas harus ditanamkan sebelum seseorang masuk dalam ruang-ruang kekuasaan.
2. Pengawasan melekat
Sistem birokrasi harus dibangun dengan kontrol internal yang ketat, transparan, dan berbasis teknologi.
3. Media bebas sebagai watchdog
Jurnalisme investigasi dan partisipasi publik harus dijamin tanpa intimidasi.
4. Penguatan lembaga hukum
Reformasi peradilan dan lembaga antikorupsi menjadi keharusan mutlak agar penegakan hukum tidak tunduk pada kepentingan politik.
5. Transformasi budaya dan sanksi sosial
Bangsa ini harus menciptakan budaya malu terhadap korupsi, termasuk pemberian penghargaan bagi pejabat berintegritas. Hukuman paling berat—hingga pidana mati—didorong bagi kejahatan korupsi kelas berat.
Harkodia: Dari Ritual Kosmetik ke Agenda Reformasi
Wilson menekankan bahwa Harkodia seharusnya bukan slogan tahunan, tetapi lonceng peringatan bagi negara untuk bergerak cepat. Ini bukan hanya soal menindak pelaku, tetapi memulihkan moral bangsa.
“Harkodia 2025 adalah seruan bagi nurani kolektif bangsa ini. Korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tetapi krisis moral yang mengancam peradaban Indonesia,” tulisnya.
Menurutnya, bangsa ini hanya dapat keluar dari lumpur korupsi bila keberanian, transparansi, dan akuntabilitas dijadikan fondasi bernegara. ( Tim/RI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar