CNEWS, Jakarta — Di balik jargon pembangunan berkelanjutan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebuah fakta mencengangkan terungkap dari kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga Nusantara. Dalam rentang 2004–2014, rezim SBY tercatat memberikan 55 juta hektare konsesi lahan kepada perusahaan dan korporasi—angka terbesar kedua dalam sejarah Indonesia.
Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal “Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi” (September 2022), yang mengurai peta penguasaan ruang Indonesia sejak Orde Baru hingga pasca-reformasi.
Rekor Baru Setelah Orde Baru
Walau Soeharto masih memegang rekor absolut dengan 79 juta hektare konsesi selama 32 tahun kekuasaan, namun capaian SBY jauh lebih masif bila dihitung berdasarkan waktu.
Dalam satu dekade, SBY menyerahkan 55 juta hektare, atau hampir dua kali lipat rata-rata tahunan masa Orde Baru.
Sebagian besar konsesi tersebut mencakup sektor:
- Kehutanan: HPH, HTI, dan izin logging
- Perkebunan sawit: HGU dan Izin Usaha Perkebunan
- Pertambangan: Izin Usaha Pertambangan dan wilayah konsesi lainnya
Konsesi ini kemudian diperkuat oleh pendekatan legal baru melalui Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang memadatkan seluruh rezim perizinan ke dalam skema Perizinan Berusaha, memperkokoh dominasi korporasi atas ruang hidup rakyat.
Gelombang Penguasaan Lahan: Dari 1967 ke Reformasi
Sejak diterbitkannya UU Penanaman Modal Asing (1967) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (1968), negara membuka kran besar pemanfaatan ruang bagi modal korporasi.
SBY melanjutkan pola tersebut, menempatkan korporasi sebagai pemain utama dalam penguasaan kawasan hutan dan lahan produktif.
Kontras dengan Kepemimpinan Megawati
Laporan Walhi–Auriga juga menunjukkan perbedaan mencolok antara pemerintahan SBY dan era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Megawati tercatat hampir tidak mengeluarkan konsesi besar, khususnya di sektor perkebunan sawit. Bahkan ia secara tegas menyebut sawit sebagai “tanaman arogan” karena dampak ekologis dan sosialnya yang merusak.
Sikap politik Megawati—yang juga pernah menolak perluasan sawit skala besar—ditafsirkan sebagai pembelaan terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat serta desa-desa yang kian terdesak ekspansi modal.
Pengingat untuk Pemerintah Saat Ini
Temuan ini menjadi cermin penting bagi pemerintahan mana pun:
bahwa keberpihakan terhadap rakyat dan kelestarian bumi tidak boleh tunduk pada kepentingan eksploitasi korporasi.
Seperti pesan Megawati yang dikutip dalam jurnal tersebut:
“Bumi yang hijau ini dianugerahkan Tuhan untuk dijaga, bukan dieksploitasi tanpa batas.” (Edo Lembang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar