CNEWS, Jakarta — Polemik internal di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) yang melibatkan dua kutub besar—kelompok pejabat berlatar belakang purnawirawan militer dan unsur pejabat dari jejaring alumni Institut Pertanian Bogor (IPB)—akhirnya menemukan titik temu. Ketegangan yang sempat mengganggu koordinasi internal lembaga strategis tersebut dimediasi melalui pertemuan informal yang diinisiasi oleh alumni IPB.
Friksi internal BGN belakangan menjadi sorotan serius karena dinilai berpotensi menghambat program makan bergizi gratis, salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang menyasar peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, khususnya di wilayah rentan dan tertinggal.
Ketegangan tersebut disebut-sebut memicu disharmoni komunikasi antar pimpinan unit kerja di lingkungan BGN Pusat, sehingga berdampak pada lambannya pengambilan keputusan dan eksekusi teknis di lapangan.
Mediasi Senyap di Tebet
Merespons situasi tersebut, Ir. Roby Haryadi, MMA, alumni IPB sekaligus Ketua Yayasan Arimbi Manggar Balikpapan, mengambil inisiatif melakukan langkah mediasi. Dengan jejaring kuat di kalangan militer dan akademisi IPB, Roby memfasilitasi pertemuan informal antara pimpinan BGN dan Rektor IPB.
Pertemuan berlangsung tertutup di sebuah kafe kawasan Tebet, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Meski tanpa seremoni resmi, forum ini dihadiri tokoh-tokoh kunci BGN dari unsur militer, yakni:
- Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, Wakil Kepala BGN
- Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran, Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN
- Brigjen TNI (Purn) Jimmy Alexander, Inspektur Utama BGN
Dari unsur akademisi, hadir langsung Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si, Rektor IPB (yang kini menjabat Kepala BRIN), didampingi Roby Haryadi.
Isyarat Rekonsiliasi Internal
Sumber yang mengetahui jalannya pertemuan menyebutkan suasana berlangsung cair, terbuka, dan penuh nuansa kekeluargaan. Tidak terlihat ketegangan sebagaimana isu yang berkembang di internal BGN. Diskusi berlangsung lebih dari dua jam dengan fokus utama pada penguatan sinergi, penajaman peran masing-masing unit, serta penyamaan visi dalam menjalankan mandat strategis negara.
Roby Haryadi menegaskan bahwa konflik kepentingan internal tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional.
“Program makan bergizi gratis adalah amanah besar Presiden. Tidak boleh ada ego sektoral yang justru menghambat kerja besar ini. Semua harus kembali pada tujuan utama: kepentingan bangsa,” ujar Roby kepada media ini, Jumat (12/12/2025).
Sebagai putra pahlawan Trikora, Roby mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai nasionalisme, persatuan, dan gotong royong, terutama dalam program strategis yang menyentuh langsung hajat hidup rakyat.
Dampak Positif Mulai Terlihat
Pasca pertemuan tersebut, sumber internal BGN mengonfirmasi mulai membaiknya iklim kerja di lingkungan BGN Pusat. Koordinasi lintas unit kembali berjalan lebih efektif, komunikasi antar pimpinan menunjukkan perbaikan signifikan, dan sejumlah agenda yang sempat tertunda kini kembali digerakkan.
Langkah mediasi Roby Haryadi pun mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terutama karena dilakukan tanpa sorotan publik berlebihan, namun efektif meredam ketegangan dan membangun kembali kepercayaan antar pihak.
Pendekatan informal berbasis dialog dan kesetaraan dinilai lebih berhasil dibanding mekanisme formal yang kerap berujung pada tarik-menarik kepentingan.
Sinergi Militer–Akademisi Dinilai Krusial
Roby berharap forum komunikasi serupa dapat dilakukan secara berkala untuk menjaga soliditas internal BGN. Ia juga mendorong BGN membuka ruang dialog lebih luas dengan akademisi, praktisi gizi, dan masyarakat sipil guna memastikan keberlanjutan program nasional tersebut.
“BGN adalah milik bangsa, bukan milik kelompok tertentu. Semua elemen harus bersatu mengawal amanah rakyat,” tegasnya.
Dengan meredanya ketegangan internal, peluang sukses program makan bergizi gratis dinilai semakin terbuka. Sinergi antara kekuatan logistik dan kedisiplinan militer dengan basis riset dan keilmuan IPB diyakini mampu melahirkan program gizi nasional yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Langkah mediasi ini disebut-sebut sebagai awal babak baru bagi BGN menuju institusi yang lebih solid, profesional, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. (APL/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar