CNEWS, Serdang Bedagai, Sumut — Proyek rehabilitasi Balai Penyuluhan KB (Keluarga Berencana) di Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menuai kritik keras dari masyarakat. Pasalnya, proyek bernilai Rp188.890.000 tersebut dinilai tidak sebanding dengan bentuk fisik bangunan yang sederhana dan kecil. Proyek ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan oleh CV Atika Utami Shakti.
Bangunan Kecil, Anggaran Besar
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa bangunan yang direhabilitasi berukuran 4,5 meter x 5 meter saja—setara ukuran dapur rumah—dengan bentuk kotak sederhana, tanpa sekat, dan langsung menempel pada bangunan lama.
Secara kasat mata, volume pekerjaan meliputi:
- pengecatan,
- pemasangan dinding bata atau panel,
- atap seng jenis multiroof,
- lantai standar,
- dan finishing ringan lainnya.
Tidak terlihat adanya pekerjaan struktur berat, pondasi baru berskala besar, ataupun material mahal yang dapat menjelaskan anggaran hampir Rp200 juta tersebut.
Kondisi itu memunculkan dugaan adanya pemborosan, ketidakwajaran biaya, bahkan penggelembungan anggaran (mark-up).
Pekerja Bangunan: “Nilainya tak masuk akal, paling habis Rp50 juta”
Seorang tukang bangunan berpengalaman yang kerap memborong proyek rumah dan bangunan kantor serta aula sekolah menilai nilai proyek tersebut jauh dari wajar.
“Saya lihat bangunan itu paling habis puluhan juta saja. Lebarnya seperti dapur rumah. Ruangan kosong, tidak ada sekat. Tambah cat, tambah multi roof, paling Rp50 juta sudah mantap saya buat dan sudah untung lumayan dapatnya Tidak sampai ratusan juta,” ujarnya, meminta identitasnya dirahasiakan.
Pendapat pekerja tersebut memperkuat keraguan publik terhadap kelogisan anggaran pembangunan.
Bertentangan dengan Kebijakan Presiden Prabowo Soal Efisiensi Anggaran
Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan program efisiensi anggaran negara, terutama terkait belanja modal dan pembangunan fisik. Pemerintah pusat mendorong agar setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran, tidak boros, dan tidak dikorupsi.
Namun, proyek di Serdang Bedagai ini justru diduga berjalan berlawanan arah dengan instruksi tersebut.
“Kalau pemerintah pusat menekan efisiensi, kenapa di daerah justru seperti ini? Bangunan kecil tapi anggarannya hampir Rp200 juta,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Pertanyaan untuk Konsultan Perencana dan Pengawas
Publik mempertanyakan peran konsultan perencana dan konsultan pengawas proyek ini.
Beberapa hal yang diminta dijelaskan:
- Apa dasar perhitungan RAB hingga mencapai Rp188,8 juta?
- Material apa saja yang tercatat dalam dokumen pekerjaan?
- Mengapa bangunan sederhana tanpa sekat bisa menelan anggaran sebesar itu?
- Apakah ada perbandingan harga satuan dengan standar SNI atau HSPK daerah?
Menurut aktivis pengamat konstruksi, “Jika perhitungan konsultan benar, seharusnya terlihat komponen biaya yang mahal. Tapi dari bentuk fisiknya, tidak ada pekerjaan besar atau finishing mewah.”
Desakan Audit Menyeluruh: APH Diminta Turun Tangan
Kritik publik mengarah pada dugaan bahwa proyek-proyek DAK di Serdang Bedagai perlu diaudit secara menyeluruh. Warga menilai proyek kecil dengan anggaran besar rawan dimanfaatkan sebagai celah untuk:
- mark-up material,
- pengurangan volume pekerjaan,
- atau kolusi antara oknum pejabat, konsultan, dan penyedia.
Sejumlah tokoh masyarakat meminta:
- Kejaksaan Tinggi Negeri Sumut
- Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai,
- Polres Serdang Bedagai (APH),
- Inspektorat Kabupaten,
- dan BPK Perwakilan Sumut
untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, tender, hingga pelaksanaan fisik.
“Setiap proyek yang minim bangunan tapi besar anggarannya harus diperiksa. Publik butuh transparansi,” ujar salah seorang aktivis anti-korupsi di Sergai.
Pemkab Sergai Diminta Memberi Klarifikasi Resmi
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pemborosan anggaran ini. Sikap diam pemerintah daerah justru memicu semakin besarnya kecurigaan publik.
Padahal, dalam prinsip open government, semua proyek berbasis dana publik wajib dipublikasikan dengan rinci, termasuk spesifikasi teknis dan nilai kontraknya.
Kesimpulan Sementara
Kasus rehab Balai Penyuluhan KB Dolok Masihul ini memperlihatkan indikasi bahwa:
- anggaran tidak sebanding dengan hasil fisik,
- transparansi rendah,
- pengawasan lemah,
- dan potensi mark-up tinggi.
Investigasi lanjutan dan audit mendalam sangat diperlukan demi memastikan penggunaan dana negara berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. ( Tim/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar