CNEWS, Tebing Tinggi — Proyek pembangunan tugu/gapura di Jalan Abdul Hamid, Kecamatan Padang Hilir, Lingkungan III, Kelurahan Tebing Tinggi, kembali memunculkan temuan kejanggalan serius. Setelah beberapa waktu lalu proyek ini diberitakan sebagai bangunan siluman karena dikerjakan hingga hampir rampung tanpa papan informasi, kini temuan terbaru justru memperkuat dugaan adanya konspirasi antara oknum pelaksana dan pihak pemerintahan setempat.
Pantauan awak media di lokasi menunjukkan bahwa papan informasi proyek baru dipasang setelah pemberitaan mencuat. Namun isi papan informasi tersebut memantik dugaan baru. Tertulis bahwa proyek ini dilaksanakan oleh POKMAS Gotong Royong dengan sumber anggaran DAU APBD 2025 senilai Rp 51.680.000 untuk pembangunan tugu/gapura.
Warga menduga kuat bahwa proyek ini tidak transparan sejak awal tidak adanya papan informasi dan kini Pasalnya, pekerja di lapangan menyebut bahwa pengerjaan dilakukan secara gotong royong tanpa gaji alias suka rela. “Apakah mungkin anggaran sebesar itu, tapi pengerjaannya gotong royong tanpa dibayar?” ujar pak Min seorang warga yang ditemui wartawan saat melintas yang tidak ingin wajahnya di Poto
Masyarakat mempertanyakan logika anggaran tersebut. Jika benar dikerjakan gotong royong tanpa upah, ke mana arah penggunaan dana puluhan juta rupiah tersebut? Apalagi proyek ini baru memasang papan informasi setelah tekanan pemberitaan, sehingga menimbulkan indikasi kuat adanya upaya menutup-nutupi alur penggunaan anggaran.
Sejumlah aktivis dan pemerhati anggaran daerah juga menilai munculnya papan informasi secara tiba-tiba menjadi sinyal adanya ketidak beresan prosedur. Dalam aturan jelas disebutkan, setiap proyek yang dibiayai keuangan negara wajib memasang papan informasi sejak awal pekerjaan, bukan setelah sorotan publik.
Kini publik mendesak Pemerintah Kota Tebing Tinggi, termasuk inspektorat dan aparat penegak hukum, segera turun melakukan audit investigatif atas proyek bernilai lebih dari Rp 51 juta tersebut.
Dugaan “main mata” antara pelaksana kegiatan dan oknum pejabat dianggap semakin menguat karena pola kerja yang tidak wajar, alur anggaran yang tidak transparan, serta munculnya papan informasi baru yang dianggap hanya sebagai formalitas pengaburan fakta.
Media akan terus mengikuti perkembangan dan menelusuri detail alokasi anggaran, proses pengadaan, hingga keterlibatan aktor-aktor yang diduga bermain di balik proyek tugu Abdul Hamid ini. ( TM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar