MBG Dinilai Tak Efektif Saat Libur Sekolah, DPR Desak BGN Hentikan Sementara dan Evaluasi Total
CNEWS | JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berada di bawah sorotan keras parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, secara terbuka mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar menghentikan sementara pelaksanaan MBG selama masa libur sekolah, menyusul temuan lapangan yang menunjukkan program tersebut tidak efektif, menurunkan standar gizi, serta berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara.
Di sisi lain, BGN menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan tanggung jawab negara yang harus dijalankan secara konsisten, meski keputusan akhir berada di tangan pimpinan tertinggi lembaga tersebut.
“BGN bertanggung jawab terhadap pemenuhan gizi anak-anak. Dan pemberian gizi itu seharusnya konsisten,” ujar Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).
Namun Nanik menegaskan dirinya tidak ingin terjebak dalam polemik kebijakan, dan menyerahkan sepenuhnya keputusan penghentian atau kelanjutan MBG saat libur sekolah kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana.
“Saya tidak mau berpolemik. Tanyakan saja ke Pak Dadan, mau dihentikan atau tidak. Saya hanya wakil,” tegas Nanik.
Menu MBG Saat Libur Disorot, DPR Nilai Turun Standar Gizi
Yahya Zaini mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung Komisi IX DPR RI, pelaksanaan MBG selama libur sekolah menyimpang dari tujuan awal program yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi seimbang bagi peserta didik.
Menurut Yahya, menu MBG saat libur sekolah tidak lagi berupa makanan olahan yang memenuhi standar gizi, melainkan sekadar makanan ringan.
“Saat kunjungan Komisi IX ke Kota Tangerang di masa libur sekolah, menu MBG hanya berupa roti, pisang, dan susu. Ini jelas mengurangi standar gizi,” ujar Yahya.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan ketidaksiapan desain kebijakan MBG jika tetap dipaksakan berjalan ketika siswa tidak berada dalam aktivitas belajar formal di sekolah.
Beban Orang Tua dan Ancaman Pemborosan Anggaran Negara
Tak hanya soal kualitas menu, DPR juga menyoroti beban tambahan yang harus ditanggung orang tua siswa. Skema pengambilan makanan ke sekolah saat libur dinilai tidak rasional.
“Siswa sedang libur, tapi tetap harus datang ke sekolah hanya untuk mengambil makanan. Ini jelas memberatkan orang tua karena harus mengeluarkan biaya transportasi,” kata Yahya.
Sementara opsi pengantaran MBG ke rumah siswa dinilai lebih bermasalah lagi. Menurut Yahya, skema ini justru membuka ruang inefisiensi dan pemborosan anggaran negara.
“Rumah siswa tersebar luas. Biaya transportasi siapa yang menanggung? Kalau dibebankan ke SPPG tidak mungkin, kalau ke BGN ini jelas pemborosan,” tegasnya.
Yahya menegaskan, kebijakan MBG saat libur sekolah harus dievaluasi secara menyeluruh, karena dinilai membebani orang tua, SPPG, dan keuangan negara sekaligus.
BGN: Pelaksanaan MBG Berdasarkan Kesepakatan
Menanggapi kritik tersebut, Nanik menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan MBG selama libur sekolah bersifat fleksibel, bergantung pada kesepakatan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pihak sekolah, guru, orang tua, dan siswa.
“MBG ini tidak dipaksa. Yang mau mengambil silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Mekanismenya disepakati antara SPPG dan sekolah,” jelas Nanik.
.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Kepala BGN terkait kelanjutan atau penghentian sementara program MBG selama masa libur sekolah.
Usulan Publik: MBG Dialihkan untuk Korban Bencana
Di tengah polemik tersebut, sejumlah masyarakat pemerhati MBG di Sumatera Utara yang juga merupakan relawan bencana Aceh dan Sumatera menyampaikan pandangan alternatif. Mereka menilai, MBG yang dihentikan sementara saat libur sekolah seharusnya bisa dialihkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana terutama anak - anak di sana.
“Seandainya MBG ini bisa disalurkan ke masyarakat yang terdampak bencana, mungkin bisa membantu saudara-saudara kita di sana, khususnya dalam bentuk bantuan makanan yang tahan lama,” ujar salah satu relawan kepada media.
Usulan ini dinilai sebagai opsi kemanusiaan sekaligus solusi efisiensi, agar anggaran dan logistik negara tetap memberi manfaat nyata di tengah kondisi darurat.
Ujian Tata Kelola Program Nasional
Perdebatan MBG saat libur sekolah kini menjadi ujian serius tata kelola program nasional, mempertemukan dua kepentingan besar: konsistensi pemenuhan gizi anak dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Desakan DPR, kritik publik, serta usulan pengalihan untuk korban bencana menjadi tekanan kebijakan yang tak bisa diabaikan oleh Badan Gizi Nasional.
Publik akan terus memantau keputusan Kepala BGN dan dampaknya terhadap jutaan siswa, tata kelola anggaran negara, serta kepentingan kemanusiaan di wilayah terdampak bencana.
( RI/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar