CNEWS, TAPANULI SELATAN — Gelombang kritik menguat setelah Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa kayu gelondongan yang menghantam permukiman warga dalam banjir bandang Tapanuli Selatan bukan berasal dari praktik pembalakan liar. Pernyataan itu langsung memantik kemarahan publik dan aktivis lingkungan, yang menyebutnya tidak berpijak pada fakta lapangan.
Aktivis lingkungan dan Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk pengaburan informasi di tengah tragedi yang merenggut nyawa dan merusak ratusan rumah.
“Ini sangat melukai hati masyarakat. Mereka sudah susah, jangan ditambah susah dengan pernyataan menyesatkan. Kayu gelondongan sebesar itu tidak mungkin turun tanpa adanya pembalakan liar,” kata Yerry kepada media.
Kayu Gelondongan Raksasa dan Jejak Kerusakan Hutan
Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Tapanuli Selatan membawa material kayu berbagai ukuran—mulai dari batang panjang, potongan gelondongan, hingga bongkahan besar yang merusak jembatan dan rumah warga. Beberapa korban meninggal diduga tertimpa kayu saat arus deras menerjang permukiman.
Menurut Yerry, ukuran dan jumlah kayu tersebut menjadi indikator kuat adanya praktik ilegal di kawasan hutan.
“Ini bukan ranting atau pohon tumbang alami. Ini gelondongan yang jelas-jelas hasil tebangan. Hutan gundul dan lubang tambang ilegal sudah tidak mampu menahan curah hujan tinggi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerusakan di hulu telah lama menjadi keluhan masyarakat namun tidak pernah ditangani serius oleh aparat maupun pemerintah pusat.
Tuding Ada Upaya Membersihkan Nama dan Menutup Jejak
Yerry menduga pernyataan Kementerian Kehutanan justru mengarah pada upaya menutupi adanya jaringan pembalakan dan pertambangan ilegal yang menggerogoti hutan Tapsel.
“Perlu diusut, siapa di balik penyangkalan ini? Publik jangan dibodohi. Bencana ini bukan semata-mata musibah alam, tapi efek domino dari kejahatan lingkungan yang dibiarkan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga cukong, pemodal, dan oknum aparat yang turut melindungi operasi ilegal tersebut.
Desakan Keras: Cabut Pernyataan dan Lakukan Audit Hutan
LSM WGAB mendesak Kementerian Kehutanan segera menarik kembali pernyataan yang dianggap menyesatkan tersebut, kemudian mengeluarkan klarifikasi berbasis data dan temuan investigatif.
Organisasi ini juga meminta:
- Audit komprehensif atas kondisi hutan lindung dan hutan produksi di Tapanuli Selatan.
- Penindakan hukum tegas terhadap operator pembalakan liar dan pertambangan ilegal.
- Pemetaan kerusakan hulu sungai yang menyebabkan banjir bandang.
- Transparansi penuh terkait hasil penyelidikan bencana.
“Negara harus hadir untuk korban, bukan untuk pelaku kejahatan lingkungan. Tarik pernyataan itu sekarang, sebelum kerusakan publikasi semakin parah,” kata Yerry menegaskan.
Seruan Agar Pemerintah Pusat Tidak Abai
Yerry mengingatkan bahwa tragedi Tapsel adalah peringatan keras mengenai rapuhnya kawasan hutan Sumatera akibat eksploitasi tanpa kontrol. Ia meminta Presiden dan kementerian terkait turun langsung memeriksa kondisi lapangan, bukan hanya menerima laporan birokratis.
“Setiap banjir bandang selalu ada kayu gelondongan. Sampai kapan pemerintah berpura-pura tidak melihat?” ujarnya. ( YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar