Catatan Akhir Tahun Ekonomi Indonesia
Oleh: Andi Rahmat
CNEWS, Jakarta --- Anggota DPR RI 2004–2009 / 2009–2014, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
Wacana stagnasi sekuler kembali menguat dan kini tak lagi sekadar teori akademik. Istilah yang dipopulerkan kembali oleh ekonom Harvard, Larry Summers, dan pertama kali dikenalkan Alvin Hansen pasca Depresi Besar 1930-an, kini mulai menemukan relevansinya dalam konteks perekonomian Indonesia.
Stagnasi sekuler merujuk pada kondisi ekonomi yang terjebak dalam pertumbuhan rendah berkepanjangan, ditandai oleh permintaan agregat yang lemah, investasi yang tidak ekspansif, daya beli stagnan, serta kegagalan kebijakan fiskal dan moneter dalam mendorong akselerasi ekonomi.
Dampaknya nyata: pengangguran tinggi, daya beli melemah, dan ekonomi kehilangan momentum strukturalnya.
Indonesia di Ambang Stagnasi Berkepanjangan
Sejak 2024, LPEM UI telah memberi peringatan dini. Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkutat di kisaran 5 persen, tanpa lonjakan signifikan—bahkan menunjukkan kecenderungan melambat.
Sektor manufaktur, yang seharusnya menjadi lokomotif pertumbuhan, justru terjebak stagnasi. Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan manufaktur rata-rata hanya 3,55 persen. Pasca pandemi COVID-19, tren perlambatan kian menguat:
2022: 4,89%
2023: 4,64%
2024: 4,43%
Indonesia memang masuk dalam rantai pasok global, namun realitas di dalam negeri menunjukkan trade-off struktural: sektor industri “sunset” tidak benar-benar tergantikan oleh sektor manufaktur baru secara optimal. Pertumbuhan berbasis makanan, logam dasar, dan elektronik belum cukup kuat mengangkat keseluruhan struktur industri nasional.
Masalah Struktural: Kewirausahaan Rendah dan Ekonomi Terkonsentrasi
Lebih serius lagi, struktur ekonomi Indonesia memperlihatkan ketimpangan akut. Meski realisasi investasi mencapai Rp9.117 triliun dalam 10 tahun, Rasio Kewirausahaan Nasional stagnan di kisaran 3,3 persen, jauh di bawah standar Bank Dunia (4%) dan tertinggal jauh dari negara maju yang telah melampaui 10%.
Piramida ekonomi Indonesia memperlihatkan fakta mencemaskan:
kurang dari 2 persen pelaku usaha menguasai puncak ekonomi nasional, sementara 98 persen lainnya bertahan di dasar piramida.
Artinya, pertumbuhan investasi gagal menciptakan distribusi ekonomi yang adil. Efek trickle-down tidak bekerja. Sebaliknya, yang terjadi adalah konsentrasi ekonomi ke segelintir kelompok, yang pada akhirnya menahan laju pertumbuhan nasional itu sendiri.
Berbeda dengan negara maju yang stagnasinya dipicu oleh populasi menua, Indonesia justru terhambat oleh rendahnya jumlah pelaku usaha dan terkonsentrasinya penguasaan sumber daya ekonomi.
Target 8 Persen vs Realitas 5 Persen
Memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, target pertumbuhan 8 persen berhadapan dengan realitas ekonomi akumulatif yang “kepala batu”—menahan ekonomi tetap berada di zona stagnan 5 persen.
Tanpa penyesuaian struktural (structural adjustment) yang serius, target tinggi berisiko menjadi sekadar jargon politik.
Enam Agenda Fundamental Anti-Stagnasi
Untuk keluar dari jebakan stagnasi sekuler, pemerintah tidak punya pilihan selain menjalankan kebijakan ekonomi yang tegas, struktural, dan berani:
Mendorong Rasio Kewirausahaan Nasional secara agresif
.
Semakin banyak pelaku usaha, semakin besar sirkulasi ekonomi nasional.
Membuka akses permodalan secara radikal dan inklusif
Praktik diskriminasi pembiayaan harus diakhiri. Saat ini, kurang dari 20 persen arus modal dapat diakses mayoritas pelaku usaha.
Memperkuat basis ekonomi lokal dan perkotaan
Kota tier 2–4 adalah sumber pertumbuhan baru. Hingga 2032, 32 juta penduduk baru akan bermigrasi ke kawasan urban, mendorong urbanisasi dari 53% menjadi 71%.
Menjaga ekspektasi dan persepsi pelaku usaha
Kepercayaan terhadap kapabilitas pemerintah berbanding lurus dengan minat investasi.
Memastikan kebijakan berdampak multiplier besar
Fokus pada sektor dengan daya ungkit tinggi adalah kunci menjaga momentum pertumbuhan.
Membenahi Underground Economy secara serius
Ekonomi bayangan menyumbang 18–30 persen PDB, setara Rp1.968–Rp5.091 triliun—sangat merusak struktur pasar dan penerimaan negara.
2026: Tahun Penentuan
Stagnasi sekuler tidak bisa diatasi secara instan. Namun tahun 2026 akan menjadi titik uji kritis. Di sanalah efektivitas kebijakan Prabowo–Gibran akan terlihat secara nyata.
Program besar seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan hilirisasi massif harus dipastikan memiliki multiplier effect yang luas dan merata, bukan sekadar proyek anggaran.
Sebagaimana dikatakan Manmohan Singh, arsitek reformasi ekonomi India:
“The ultimate purpose of economic policy is to meet the basic needs of our people. And for that, we need a fast-expanding economy.”
Indonesia kini berada di persimpangan: keluar dari stagnasi, atau terjebak di dalamnya.
" Wallahualam.". ( RI/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar