CNEWS – Gelombang banjir bandang yang melanda Medan, Tapanuli Selatan, dan sejumlah wilayah Aceh memicu desakan keras dari aktivis lingkungan. Ketua LSM WGAB, Yerry Basri Mak, SH MH, menilai pemerintah pusat—khususnya Presiden Prabowo Subianto—harus segera mencabut izin produksi dan pengolahan kayu serta perkebunan sawit yang diduga merusak kawasan hutan dan memicu kerusakan ekologis berskala besar.
Dalam keterangannya kepada media, Yerry menyebut banjir yang menelan korban jiwa, menghancurkan rumah warga, dan mengakibatkan kerugian besar itu bukan sekadar bencana alam, tetapi buah dari kerusakan hutan masif yang dibiarkan berlangsung bertahun-tahun.
“Banjir bandang yang terjadi di Medan dan Aceh sangat menyedihkan. Nyawa manusia melayang, rumah dan harta benda hanyut. Ini bukan semata fenomena alam, tetapi akibat pembalakan besar-besaran, tambang ilegal, dan pembukaan kebun sawit sembarangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kawasan hutan yang gundul tidak lagi mampu menahan curah hujan tinggi. Akibatnya, aliran air deras membawa gelondongan kayu dari hutan dan lereng gunung menuju permukiman, menghantam rumah-rumah warga dan menyebabkan korban jiwa.
“Kayu-kayu gelondongan yang jatuh dari hutan itu menghantam rumah, bahkan menyebabkan orang terseret arus. Ini tragedi ekologis yang memiliki pelaku dan penyebab,” tegas Yerry.
Aktivis tersebut menuding sejumlah perusahaan kayu olahan, pabrik pengolahan kayu, dan perkebunan sawit di wilayah Sumut dan Aceh sebagai pihak yang “berkontribusi langsung” terhadap kehancuran tutupan hutan.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dan cepat.
“Saya mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut izin perusahaan kayu dan perusahaan sawit yang terbukti merusak hutan. Mereka ini biang dari banjir bandang terbesar yang kita hadapi hari ini,” katanya.
Yerry menambahkan bahwa tanpa tindakan tegas, bencana serupa berpotensi berulang dalam skala yang lebih besar. Ia meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak perusahaan yang terlibat pembalakan liar, termasuk mengusut dugaan keterlibatan oknum-oknum di lapangan.
Seruan ini menambah tekanan publik agar pemerintah segera melakukan audit total izin-izin kehutanan dan perkebunan, serta memperkuat moratorium eksploitasi hutan yang dinilai semakin kritis di Sumatera.
( YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar