CNEWS, Jakarta, Papua — Aktivis dan Ketua LSM WGAB, Yerry Basri Mak, SH, MH, menyoroti laporan beberapa menteri kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana banjir di Aceh dan Medan, Sumatera Utara. Yerry menilai terdapat indikasi ketidaksesuaian antara laporan para pembantu presiden dengan fakta lapangan.
Yerry menegaskan, dalam situasi bencana, pejabat negara wajib menyampaikan kondisi apa adanya, termasuk mengenai progres penanganan, bantuan yang sudah disalurkan, dan kendala yang masih terjadi.
“Pertanyaannya, kenapa harus bohong? Para menteri sebagai pembantu presiden harus bicara jujur apa yang terjadi di lapangan. Berapa persen bantuan yang sudah disalurkan dan berapa yang belum—itu harus disampaikan apa adanya,” ujar Yerry kepada media, selasa 10 Desember 2025
Ia menambahkan, perbedaan data antara laporan resmi pemerintah dan kondisi yang disaksikan masyarakat di wilayah terdampak bencana menimbulkan kegaduhan publik.
“Ini sudah jadi bahan pembicaraan masyarakat. Bahkan berkembang persepsi bahwa ada menteri yang memberikan laporan tidak sesuai fakta. Ini berbahaya untuk kepercayaan publik,” tegasnya.
Yerry menilai, Presiden Prabowo membutuhkan laporan yang akurat dan jujur agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan efektif. Ia meminta agar setiap menteri melakukan pengecekan langsung ke daerah terdampak sebelum menyampaikan laporan kepada presiden.
“Sebagai pembantu Presiden Prabowo, kita harus jujur. Kalau tidak sesuai dengan fakta di lapangan, masyarakat akan terus menghujat. Transparansi itu kunci,” ujarnya.
Yerry juga meminta pemerintah pusat mempercepat distribusi bantuan, penanganan korban terdampak, serta pemulihan infrastruktur dasar, agar tidak menambah beban warga yang sudah kehilangan rumah dan harta benda. ( YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar