Aktivis 98: Tudingan Zulhas Penyebab Bencana Sumatera Harus Diuji, Bukan Diadili di Medsos

POTO: ZULKIFLI HASAN 

CNEWS, Jakarta, 03 Desember 2025 — Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir menelan korban lebih dari 400 jiwa, ratusan warga hilang, dan menyebabkan kerusakan besar baik materiil maupun imateriil.

Namun di tengah duka nasional itu, ruang publik justru diramaikan dengan tudingan terhadap Zulkifli Hasan, Menko Pangan sekaligus mantan Menteri Kehutanan (2009–2014). Sejumlah unggahan di media sosial menyebut kerusakan hutan yang memperparah bencana merupakan “warisan izin” era kepemimpinan Zulhas di Kementerian Kehutanan.

Isu tersebut kembali mengemuka bersamaan dengan sorotan lama terkait deforestasi, termasuk kasus Taman Nasional Tesso Nilo di Riau yang berubah menjadi perkebunan sawit ilegal secara masif.

“Era Demokrasi: Tudingan Wajar, Tapi Kebenarannya Harus Diuji”

Aktivis 98 yang juga peneliti senior Swarna Dwipa Institute, Lutfi Nasution, menilai maraknya tudingan terhadap Zulhas merupakan konsekuensi dari kebebasan berekspresi pascareformasi. Namun ia mengingatkan, opini publik tidak bisa menggantikan proses pengujian fakta.

“Sekarang era demokrasi digital. Semua orang bebas bicara, berbeda dengan zaman Orde Baru. Tapi persoalannya, apakah yang disampaikan netizen itu benar, salah, bermuatan politik, atau bentuk pembunuhan karakter—itu harus diuji, bukan diterima mentah-mentah,” ujar Lutfi di Jakarta.

 

Apresiasi Respons Cepat Pemerintah Prabowo

Di tengah polemik itu, Lutfi memuji kecepatan pemerintah dalam menangani bencana di Sumatera dan letusan gunung berapi di Jawa.

 

“Kepemimpinan Pak Prabowo jelas terlihat. Koordinasi antar kementerian berjalan cepat dan efektif. Pemerintah hadir, tidak abai, dan langsung diperintahkan bekerja mengurangi beban rakyat,” ucapnya.

 

Klarifikasi Zulhas di Channel Densu: “Sudah Clear”

Menanggapi viralnya tudingan tersebut, Lutfi juga menyoroti klarifikasi Zulhas dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo. Menurutnya, apa yang dijelaskan Zulhas merupakan bagian dari prinsip demokrasi: ada hak bertanya, ada hak menjawab.

Ia merinci poin klarifikasi Zulhas yang dianggap penting:

1. Transparansi — Zulhas menjelaskan hal yang diketahui publik dan yang sebelumnya belum diketahui publik terkait pembuatan film dokumenter saat aktor Harrison Ford berkunjung.
2. Peran Pengusaha Nakal — Ia menyebut ada pengusaha sawit yang memakai nama masyarakat untuk mengubah kawasan konservasi menjadi kebun demi kepentingan pribadi.
3. Faktor Perusakan Alam — Selain faktor alam, kerusakan hutan akibat aktor-aktor ilegal turut memperparah kondisi.
4. Dugaan Proxy War Global — Zulhas menyinggung adanya kepentingan global yang ingin mendiskreditkan Indonesia.
5. Organisasi Berkedok Lingkungan — Ada organisasi dan importir yang diduga mendapat pendanaan asing dan diduga bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Bagi saya, penjelasan Pak Zulhas itu clear. Tinggal diuji secara objektif oleh publik dan lembaga berwenang,” kata Lutfi.

 

Dukung Langkah Tegas Pemerintah Melawan Mafia

Lutfi menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menghadapi banyak kepentingan besar yang selama ini menguasai sumber daya negara.

“Kami salut dengan keberanian Pak Prabowo melawan mafia—dari mafia tambang, pangan, hingga mafia birokrasi. Langkah ini harus didukung, bukan dilemahkan,” tutupnya.

 

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh dibiarkan kembali jauh dari cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, serta tidak boleh terpecah gara-gara narasi yang belum terverifikasi.

Reporter: Edo Lembang