 |
| Photo Sekjen KOWANI Tantri Dyah Kirana dewi |
CNEWS, JAKARTA — Krisis kepemimpinan mengguncang Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Mayoritas Dewan Pimpinan (DP) Kowani resmi mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum, Ny. Nannie Hadi Tjahjanto, SH, akibat dugaan pelanggaran serius terhadap etika organisasi dan tata kelola internal.
Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kowani Tantri Dyah Kiranadewi bersama sejumlah pengurus pusat dalam konferensi pers di Kantor Kowani, Jakarta, Selasa (18/11). Langkah ini disebut sebagai upaya penyelamatan organisasi, bukan gerakan perpecahan.
Keputusan Sepihak dan Krisis Transparansi
Dalam pernyataan resminya, Tantri menegaskan sejumlah alasan strategis yang melandasi mosi tidak percaya tersebut. Menurutnya, Ketua Umum Nannie kerap mengambil keputusan penting secara sepihak, tanpa musyawarah dan tanpa mengikuti mekanisme kolektif-kolegial sesuai AD/ART.
Selain itu, terdapat keluhan mengenai minimnya transparansi pengelolaan program, yang dinilai berpotensi menimbulkan keraguan terkait akuntabilitas organisasi.
“Kepemimpinan Ibu Nannie tidak lagi mencerminkan semangat kolektif dan demokratis. Sudah terlalu banyak pelanggaran etika organisasi yang tidak dapat ditoleransi,” tegas Tantri.
Sikap Otoriter Hambat Program Perempuan
Para pengurus juga menilai adanya praktik kepemimpinan yang otoriter dan menutup ruang kritik internal. Situasi ini diyakini menciptakan iklim kerja tidak kondusif dan menghambat pelaksanaan agenda strategis, khususnya program pemberdayaan perempuan yang selama ini menjadi fokus Kowani.
Di antara poin utama mosi tidak percaya, pengurus menyoroti:
- Pelanggaran mekanisme pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan secara kolektif.
- Kurangnya transparansi dalam kegiatan dan alokasi program.
- Gaya kepemimpinan otoriter yang melemahkan soliditas internal.
- Mandeknya program pemberdayaan perempuan, akibat arah kebijakan yang dianggap melenceng dari tujuan organisasi.
Desakan Sidang Luar Biasa Kowani
Dewan Pimpinan Kowani menyatakan bahwa situasi ini telah mencapai titik krisis dan berpotensi merusak integritas organisasi. Karena itu, mereka mendesak:
- Evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Ketua Umum,
- Pelaksanaan sidang organisasi luar biasa,
- Langkah konstitusional untuk pergantian kepemimpinan apabila diperlukan.
“Kowani terlalu besar untuk dibiarkan dipimpin secara tidak profesional. Masa depan organisasi dipertaruhkan,” tegas salah satu perwakilan DP Kowani.
Harapan untuk Pemulihan Marwah Kowani
Dengan dikeluarkannya mosi ini, para pengurus berharap proses internal dapat berlangsung terbuka, objektif, dan sesuai konstitusi, guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kowani sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. ( RI/ RED)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar