CNEWS, Jakarta — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, dijadwalkan menjadi salah satu pembicara kunci (keynote speaker) dalam Plenary Investment Forum di ajang Conference of Parties (COP) ke-30 yang digelar di Belem, Brazil, Kamis (13/11) waktu setempat.
Dalam forum internasional bergengsi tersebut, Sultan akan tampil dalam tiga sesi utama, baik di Asia Climate Solutions Pavilion maupun pada acara yang diselenggarakan oleh Paviliun Indonesia, membawa tema besar tentang transisi hijau dan demokrasi berkelanjutan.
Adapun topik yang akan dibahas antara lain “Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation”.
Sementara di Paviliun Indonesia, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu akan menyampaikan pidato berjudul “Strengthening Indigenous People and Local Communities in Forest Area to Increase Economic Benefit”.
Tegaskan Komitmen Indonesia Capai Kesepakatan Paris
Sebagai bagian dari delegasi resmi Indonesia yang dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim Hashim Djojohadikusumo, Sultan menegaskan bahwa keikutsertaan DPD RI pada COP 30 merupakan wujud dukungan penuh terhadap diplomasi karbon Presiden Prabowo Subianto.
“COP 30 merupakan momentum strategis untuk menegaskan komitmen Indonesia kepada dunia internasional dalam mempercepat target dekarbonisasi dengan pendekatan kebijakan hijau. Melalui Investment Forum, kami berupaya membantu misi diplomasi karbon Presiden Prabowo dalam menawarkan potensi carbon storage Indonesia kepada korporasi global dan negara industri maju,” ujar Sultan dalam keterangan resminya, Selasa (11/11).
Sultan mengingatkan bahwa Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, sekaligus rumah bagi ekosistem mangrove terluas di planet ini. Tak hanya itu, wilayah laut dalam Indonesia juga memiliki potensi penyimpanan karbon hingga 600 gigaton, menjadikannya aset ekologis strategis bagi planet bumi.
Tantangan Global dan Gagasan “Green Democracy”
Meski demikian, Sultan menyoroti kenyataan bahwa upaya global untuk menyeimbangkan emisi karbon masih jauh dari harapan.
Menurut UNDP Global Climate Report 2024, 70% kebijakan iklim global gagal bukan karena kekurangan dana atau teknologi, melainkan karena lemahnya integrasi politik dan konsistensi kebijakan nasional.
“Melalui gagasan Green Democracy, kami ingin mengembalikan kesadaran ekologis dalam setiap proses demokrasi—dari pemilu hingga penyusunan anggaran, dari perencanaan daerah hingga diplomasi global,” tegas Sultan.
Ia menjelaskan, paradigma Green Democracy mendorong transformasi demokrasi yang menggabungkan representasi politik, daerah, dan ekologis menuju tata kelola bangsa yang berkeadilan lingkungan dan berorientasi kesejahteraan rakyat.
Dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo
Lebih lanjut, Sultan menilai bahwa komitmen terhadap aksi iklim global sangat ditentukan oleh institusi demokrasi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Kita patut mengapresiasi kebijakan pro-ekologi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Dengan demokrasi yang inklusif, kolaboratif, dan partisipatif, masyarakat dapat menikmati kebijakan yang pro growth, pro youth, pro ecology, dan pro poor,” ungkapnya.
Sebagai wujud nyata, DPD RI kini tengah mendorong dua rancangan undang-undang strategis, yakni RUU Perubahan Iklim dan RUU Masyarakat Adat, yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.
Kedua regulasi ini diharapkan menjadi fondasi hukum baru dalam memastikan keadilan ekologis dan keberlanjutan pembangunan nasional di era pemerintahan Prabowo.
Diplomasi Hijau Menuju Indonesia Emas
Kehadiran Sultan di COP 30 Brazil dipandang sebagai simbol kuat keterlibatan parlemen daerah dalam diplomasi lingkungan global.
Dengan mengusung konsep Green Democracy, DPD RI berupaya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokratis yang berkomitmen terhadap transisi hijau, keadilan iklim, dan ekonomi berkelanjutan.
“Kami percaya, hanya dengan demokrasi yang hijau dan berkeadilan ekologis, Indonesia dapat mencapai target net zero emission dan cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkas Sultan Najamudin. ( RI/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar