ISU VIRAL PEMBUBARAN POLRI — Video Alumni Brimob Watukosek Picu Kehebohan, Disebut Rencana Alih Fungsi Jadi Kementerian Keamanan RI
CNEWS | Jakarta — Jagat media sosial kembali digemparkan oleh beredarnya sebuah video berdurasi beberapa menit yang diunggah oleh seorang pria yang mengaku sebagai alumni Pusat Pendidikan Brimob Watukosek, Obro Markoto IV. Dalam video yang kini viral di berbagai platform itu, sang pria dengan nada emosional mengekspresikan kekecewaan dan keresahan atas isu yang menyebut akan adanya pembubaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan pengalihan fungsi menjadi Kementerian Keamanan Republik Indonesia (KKRI).
Isu ini sontak memicu perdebatan luas, baik di kalangan purnawirawan, anggota aktif Polri, maupun masyarakat umum. Banyak pihak menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukkan gelombang kekecewaan dan keresahan di internal Polri atas berbagai dinamika politik dan sorotan publik terhadap lembaga penegak hukum itu.
Isi Narasi yang Viral
Dalam rekaman yang beredar, pria tersebut menguraikan narasi rencana restrukturisasi besar-besaran terhadap Polri. Ia menyebut sejumlah fungsi strategis kepolisian akan diambil alih oleh lembaga negara lain, di antaranya:
- Densus 88 Antiteror akan dialihkan ke BNPT,
- Direktorat Tipikor ke KPK,
- Direktorat Reserse Narkoba ke BNN,
- Korps Lalu Lintas (Korlantas) ke Kementerian Perhubungan,
- Reserse Cyber ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),
- serta Polairud ke Bakamla.
Lebih lanjut, jabatan Kapolri disebut akan dihapus, dan digantikan oleh posisi Menteri Keamanan Republik Indonesia, sementara Akademi Kepolisian (Akpol) akan diubah menjadi Sekolah Tinggi Keamanan Nasional.
“Jadi nama Polri akan dihapus secara resmi. Nantinya, yang berhak menyandang nama polisi hanya Satpol PP di bawah Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah,” ucapnya dalam video itu.
Ia juga menyebut sejumlah aparat seperti Polisi Militer, Polisi Hutan, Polisi Kereta Api, dan Polisi Pemasyarakatan akan tetap eksis sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Sindiran untuk Para Jenderal
Dalam pernyataannya, sang alumni Brimob juga menyindir diamnya para jenderal senior Polri yang disebut tidak berani bersuara terhadap isu sensitif tersebut. Ia bahkan menyebut nama Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Irjen Krishna Murti, yang menurutnya hanya “diam seribu bahasa” dan tidak menunjukkan sikap tegas.
“Bayangkan saja, orang sekelas Jenderal Tito Karnavian diam. Semua hanya omon-omon tanpa tindakan nyata. Saya, sebagai alumni Brimob Watukosek, merasa sangat terhina,” katanya dalam video tersebut.
Ia juga menyinggung sosok Rismon Sianipar, yang disebutnya telah berulang kali menghina Polri di media sosial tanpa adanya tindakan hukum. Bahkan, menurutnya, Rismon justru diberi ruang tampil oleh jurnalis senior Karni Ilyas di TVOne.
“Makanya wajar, apapun makian Rismon tidak ditindak, malah diberi panggung,” ujarnya dengan nada kecewa.
Reaksi dan Tanggapan Publik
Video tersebut kini viral dan menjadi topik panas di berbagai platform seperti TikTok, X (Twitter), dan Facebook. Reaksi publik pun terbelah.
Sebagian masyarakat menilai pernyataan itu sebagai bentuk “reformasi kepolisian total” yang mungkin diperlukan untuk membenahi Polri. Namun, sebagian besar lainnya menilai narasi tersebut tidak berdasar dan berpotensi memecah belah kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Beberapa pengamat menyampaikan bahwa isu pembubaran Polri secara struktural sangat tidak mungkin dilakukan, karena lembaga tersebut hanya bisa dilakukan melalui amandemen konstitusi dan persetujuan DPR,
Status Verifikasi dan Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Mabes Polri, Kemenko Polhukam, maupun Istana Negara terkait isu yang beredar tersebut. Namun, hasil penelusuran tim media menunjukkan:
- Tidak ditemukan dokumen resmi pemerintah atau DPR yang menyebut adanya rencana pembubaran atau alih fungsi Polri.
- Narasi yang beredar masih bersumber dari unggahan media sosial tanpa dukungan data, regulasi, maupun naskah kebijakan formal.
- Sejumlah sumber menilai isu ini merupakan bagian dari disinformasi digital dan spekulasi politik yang sengaja dipicu untuk menguji reaksi publik.
Catatan Kritis
Meski belum terbukti kebenarannya, fenomena ini menegaskan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian masih tinggi. Isu pembubaran Polri yang viral tersebut mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi kelembagaan,
Pengamat komunikasi politik mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh provokasi digital, karena penyebaran informasi yang belum diverifikasi dapat menimbulkan keresahan sosial dan melemahkan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.
Kesimpulan
Hingga kini, tidak ada bukti resmi, peraturan, atau pernyataan pemerintah yang mendukung isu pembubaran Polri. Semua narasi yang beredar masih sebatas opini personal yang viral di media sosial.
CNEWS menegaskan bahwa publik perlu tetap waspada, kritis, dan menunggu klarifikasi resmi dari pemerintah, sambil mendorong agar wacana reformasi Polri dilakukan secara konstitusional dan transparan — bukan melalui spekulasi liar di dunia maya. ( RED/RI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar