HYU: “Jangan Terprovokasi Isu Sesat, Mari Bersatu Membangun Papua yang Lebih Cerah”
CNews, JAKARTA — Gubernur Papua secara tegas membantah isu liar yang menyebutkan dirinya membahas soal tambang dalam pertemuan dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus Menteri ESDM ad interim, Bahlil Lahadalia, di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Tidak ada pembicaraan soal tambang. Saya tidak pernah meminta, menawarkan, atau menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam,” tegas Gubernur Papua di hadapan awak media, Jumat (11/10/2025).
Ia menyebut tudingan tersebut sebagai disinformasi yang sengaja digoreng oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan kegaduhan politik di Tanah Papua dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah provinsi.
“Pertemuan kami dengan Pak Bahlil murni membahas strategi percepatan pembangunan Papua — mulai dari penguatan ekonomi rakyat, perbaikan infrastruktur dasar, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi agenda tersembunyi dalam setiap pertemuan antara pemerintah daerah dan kementerian.
“Kami tidak menjual Papua. Tidak ada pembahasan tentang tambang atau investasi yang merugikan rakyat. Papua dibangun dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk kesejahteraan semua anak negeri,” ujarnya menegaskan.
Sebagai mantan Kapolda Papua, ia memahami secara mendalam dinamika sosial, politik, dan keamanan di wilayah paling timur Indonesia itu. Ia menekankan, arah kebijakan pembangunan Papua akan tetap berpijak pada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) unggul, ekonomi kerakyatan, serta pelestarian identitas dan budaya lokal.
“Papua memiliki potensi luar biasa, bukan hanya dari sisi alam, tetapi juga dari kekuatan manusianya. Itulah yang ingin kami kembangkan — potensi yang berkelanjutan dan bermartabat,” tutup Gubernur.
HYU: “Jangan Terprovokasi Isu Sesat, Dukung Kepemimpinan Mari Yo”
Menanggapi merebaknya isu tambang yang dinilai menyesatkan, Ketua Umum DPN Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin Indonesia), Hendrik Yance Udam (HYU), meminta masyarakat Papua tidak mudah termakan provokasi dan hoaks politik yang berpotensi memecah belah persatuan /10/2025
Menurut HYU, pertemuan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dengan pejabat tinggi pemerintah pusat adalah hal yang lumrah dan strategis dalam konteks sinergi pembangunan nasional.
“Pertemuan itu bagian dari koordinasi birokrasi dan komunikasi politik yang sehat. Pemerintah provinsi justru menunjukkan tanggung jawabnya untuk memastikan program pembangunan pusat bisa segera dirasakan oleh masyarakat Papua,” ujarnya
.
HYU juga menilai langkah Gubernur Matius Derek Fakhri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen — yang dikenal dengan visi ‘Mari Yo’ (Mari Bangun Papua) — merupakan implementasi nyata dari komitmen politik untuk mewujudkan Papua Cerah, sebagaimana diamanatkan rakyat saat Pilkada lalu.
Ia menyayangkan masih adanya kelompok kepentingan yang sengaja menggiring opini publik dengan narasi tambang, demi menurunkan citra kepemimpinan sah hasil pilihan rakyat.
“Pihak-pihak itu tidak ingin Papua stabil dan maju. Karena itu saya mengajak seluruh rakyat Papua agar tidak mudah diadu domba oleh narasi murahan seperti ini,” tegas HYU.
Lebih lanjut, ia menyerukan agar masyarakat dan elite lokal bersatu mengawal program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur agar benar-benar sampai ke lapisan rakyat terbawah.
“Papua akan maju hanya jika kita bersatu. Mari hentikan saling curiga, dan bersama membangun Papua yang lebih cerah, damai, dan sejahtera,” pungkasnya dengan penuh semangat.
Catatan Redaksi
Berdasarkan penelusuran redaksi, tidak ada data maupun bukti faktual yang menunjukkan pembahasan tambang dalam pertemuan antara Gubernur Papua dan Menteri Bahlil Lahadalia.
Isu yang beredar di media sosial terindikasi sebagai kampanye disinformasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu menjelang konsolidasi pembangunan Papua tahun 2026.
Pemerintah Provinsi Papua bersama kementerian terkait memastikan bahwa seluruh program pembangunan tetap berjalan dalam koridor transparansi, partisipasi publik, dan keberpihakan kepada rakyat.
( YBM/RED)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar