CNews , Jakarta, 31 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah bersejarah DPR RI yang akhirnya merespons keras kritik publik atas fasilitas berlebihan para wakil rakyat. Dalam pertemuan bersama pimpinan DPR, DPD, MPR, dan ketua umum partai politik di Istana Negara, Minggu (31/8/2025), diputuskan pemangkasan tunjangan anggota DPR serta moratorium perjalanan dinas ke luar negeri.
“Pimpinan DPR menyampaikan kepada saya bahwa mereka sepakat mencabut sejumlah kebijakan terkait besaran tunjangan. Selain itu, mereka juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegas Prabowo.
Ia menekankan, keputusan ini bukan sekadar penghematan, melainkan komitmen DPR mendengarkan suara rakyat.
“Aspirasi masyarakat jelas: wakilnya harus lebih fokus bekerja, bukan banyak jalan-jalan. Maka keputusan ini adalah jawaban atas tuntutan publik,” tambahnya.
Konsolidasi Politik
Langkah DPR tersebut disertai instruksi internal partai kepada kader masing-masing. Para ketua umum partai politik melaporkan langsung kepada Presiden bahwa mereka telah mengambil sikap tegas agar fraksi di parlemen konsisten menjalankan keputusan tersebut.
Pertemuan ini dihadiri pimpinan partai politik papan atas: Megawati Soekarnoputri (PDIP), Bahlil Lahadalia (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Surya Paloh (NasDem), Muhaimin Iskandar (PKB), Edhie Baskoro Yudhoyono/Ibas (Demokrat), serta Sekjen PKS M Kholid. Dari unsur lembaga negara turut hadir Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani.
Pengamat menilai, konsolidasi lintas partai ini menjadi sinyal penting: pemerintah, DPR, dan partai politik mencoba menunjukkan keseriusan dalam menutup celah kritik soal “gaya hidup mewah” parlemen.
Kritik Lama, Ujian Baru
Selama ini fasilitas DPR kerap disorot publik: tunjangan jumbo, kendaraan dinas, hingga kunjungan kerja ke luar negeri yang lebih sering dianggap memboroskan anggaran ketimbang memberi manfaat nyata.
Kini, masyarakat menanti bukti nyata apakah moratorium perjalanan luar negeri dan pemangkasan tunjangan benar-benar dijalankan konsisten.
“Keputusan ini akan menjadi ujian awal DPR di era Prabowo. Apakah wakil rakyat siap meninggalkan kenyamanan fasilitas demi membuktikan kesetiaan pada rakyat?” ujar seorang analis politik.
Respons terhadap Demonstrasi dan Penegakan Hukum
Selain isu fasilitas DPR, Presiden juga menyinggung eskalasi unjuk rasa yang terjadi di beberapa kota. Ia menegaskan negara menghormati kebebasan berpendapat rakyat, sembari memastikan aparat yang bersalah saat pengamanan demonstrasi telah diproses hukum oleh Polri.
“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan. Saya minta dilakukan cepat, transparan, dan terbuka bagi publik,” tegas Prabowo.
Arah Baru Parlemen
Dengan langkah ini, pemerintah dan parlemen berupaya menampilkan wajah baru politik Indonesia: hemat anggaran, disiplin, dan berpihak pada kepentingan publik. Namun, keraguan masyarakat tetap mengemuka. Konsistensi menjadi kunci, apakah keputusan ini akan bertahan lama atau sekadar janji politik di tengah tekanan publik. ( Tim-Red)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar