CNews - Kabupaten Bekasi –
RSUD Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, lagi-lagi menjadi pusat kemarahan publik. Baru sepekan setelah digeruduk warga karena kasus pelecehan seksual oleh oknum medis dan pemecatan sepihak petugas keamanan, kini rumah sakit plat merah tersebut kembali diterpa skandal baru yang jauh lebih memilukan: dugaan malpraktik berat yang nyaris merenggut nyawa pasien.
Korban kali ini adalah Bayu Padilah (26), warga Kampung Tambun, Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran. Bayu datang ke RSUD Cabangbungin hanya dengan keluhan demam, yang kemudian didiagnosis sebagai Demam Berdarah Dengue (DBD). Namun bukannya membaik, kondisi Bayu memburuk drastis selama tujuh hari perawatan. Bola mata kanannya tiba-tiba membengkak abnormal, keluar dari kelopak, hingga akhirnya pecah—a kondisi yang sama sekali tidak berkaitan dengan DBD dan menandakan adanya kelalaian serius dalam penanganan medis.
Keluarga Sebut Ada Penanganan Salah, Rujukan Dihambat
Menurut penuturan keluarga, saat pertama kali masuk rumah sakit, kondisi Bayu dalam keadaan normal tanpa keluhan pada mata. Dugaan malpraktik semakin kuat karena pihak RSUD Cabangbungin diduga mempersulit permintaan rujukan ke rumah sakit lain dengan dalih administrasi yang tidak jelas. Bahkan keluarga nyaris tidak bisa membawa pulang pasien jika tidak memaksa dan terlibat adu argumen dengan pihak rumah sakit.
Sesampainya di rumah sakit di Bandung, dokter yang menangani Bayu menemukan banyak kejanggalan dalam pengobatan sebelumnya. Temuan medis ini mempertegas bahwa ada prosedur yang diduga salah kaprah selama Bayu dirawat di RSUD Cabangbungin.
“Pasien datang hanya dengan demam, tapi pulang dengan mata pecah. Ini bukan sekadar kelalaian biasa, ini kejahatan medis yang harus diusut dan diproses hukum,” tegas salah satu anggota keluarga.
Bukan Kasus Pertama: Simbol Kegagalan Manajemen dan Pengawasan
Masyarakat Bekasi geram. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan pelanggaran berat di RSUD Cabangbungin. Sebelumnya, rumah sakit ini sudah diguncang kasus pelecehan seksual oleh oknum petugas medis, pemecatan sepihak petugas keamanan tanpa prosedur, hingga keluhan pelayanan pasien yang buruk dan semrawut.
Ironisnya, hingga kini belum terlihat langkah tegas dari Bupati Bekasi, Ade Koswara Kunang, maupun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dr. Alamsyah. Seolah-olah krisis manajemen yang berulang kali terjadi di RSUD Cabangbungin dianggap angin lalu.
Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (Akpersi) Jawa Barat, mengecam keras lemahnya respons pemerintah daerah terhadap kasus ini.
“Ini bukan sekadar pelayanan buruk. Ini soal nyawa rakyat yang dipermainkan oleh institusi kesehatan yang seharusnya melindungi. Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan harus bertanggung jawab penuh. Jangan pura-pura tidak tahu,” tegasnya.
Desakan Copot Direktur hingga Turun Tangan Gubernur
Ahmad mendesak Bupati Bekasi segera mencopot Direktur RSUD Cabangbungin dan mengevaluasi total manajemen rumah sakit tersebut. Ia juga menuntut Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang dikenal vokal membela wong cilik, untuk turun tangan langsung.
“Gubernur jangan tinggal diam. Ini soal hak hidup rakyat kecil yang diinjak-injak. Jangan biarkan RSUD Cabangbungin menjadi kuburan berjalan bagi pasien tak berdaya,” ujar Ahmad.
RSUD Cabangbungin Jadi Simbol Kegagalan Layanan Publik
Kini, RSUD Cabangbungin bukan lagi sekadar rumah sakit bermasalah. Ia telah menjadi simbol kegagalan sistemik layanan publik di Kabupaten Bekasi. Jika pemerintah daerah masih menutup mata, maka kasus Bayu Padilah akan tercatat dalam sejarah sebagai bukti nyata pembiaran atas penderitaan rakyatnya.
“Nyawa rakyat bukan kelinci percobaan. RSUD yang tidak manusiawi seperti ini harus dibenahi total, atau tutup saja daripada terus melukai rakyat,” ujar salah satu warga yang ikut aksi solidaritas.
Redaksi LenteraInfo.online Masih Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diturunkan, LenteraInfo.online masih menunggu klarifikasi resmi dari Direktur RSUD Cabangbungin, Kepala Dinas Kesehatan Bekasi, dan Bupati Bekasi. Sayangnya, hingga kini, pejabat terkait terkesan bungkam dan enggan memberikan keterangan terbuka kepada publik. ( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar