CNews , Medan, Sumatera Utara - Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali jadi sorotan tajam. Gubernur Sumut, Bobby Nasution, secara terbuka membeberkan potret kelam instansi yang baru empat bulan ia pimpin: sudah tiga pejabatnya digelandang KPK karena kasus korupsi.
Pernyataan itu disampaikannya tanpa basa-basi saat melantik 60 pejabat administrator dan pengawas Pemprov Sumut, Jumat (4/7/2025). Di hadapan para pejabat baru yang seharusnya menjadi garda terdepan reformasi birokrasi, Bobby menegaskan bahwa praktik korupsi, jual beli jabatan, hingga mengaku-ngaku sebagai “orang dekat gubernur” tak akan diberi toleransi.
“Kalau ada yang ngaku-ngaku dekat saya, atau bawa-bawa nama BKD lalu minta bayaran untuk mutasi jabatan, laporkan ke saya diam-diam. Saya tindak tegas. Jangan coba-coba korupsi di pemerintahan ini. Baru empat bulan, sudah tiga ditangkap KPK,” tegas Bobby.
Birokrasi Sumut dalam Sorotan, Bobby Tak Mau Ditunggangi Mafia Jabatan
Pernyataan Bobby Nasution ini menjadi sinyal keras kepada internal Pemprov Sumut yang selama bertahun-tahun diterpa isu jual beli jabatan, rekayasa mutasi, dan pembiaran terhadap mafia birokrasi. Ia seperti ingin memutus rantai kekuasaan lama yang masih bercokol di Sumut.
Pesan Bobby juga mengindikasikan bahwa pembenahan birokrasi Sumut masih jauh dari selesai. Ia bahkan meminta laporan langsung dari ASN jika menemukan upaya suap atau pemerasan yang melibatkan orang dalam.
Namun, pertanyaan besarnya: apakah instruksi ini akan dijalankan dengan konsisten hingga ke akar birokrasi yang selama ini dinilai kebal terhadap perubahan?
Tegas soal Loyalitas: Masyarakat Nomor Satu, Bukan Pimpinan
Selain antikorupsi, Bobby menegaskan kembali bahwa loyalitas ASN harus berurutan: masyarakat, keluarga, baru pimpinan.
“Siapa yang membuat kalian duduk di ruangan ini, mengenakan jas keren? Masyarakat. Kita pelayan mereka. Kalau pimpinan kasih perintah yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, jangan diikuti,” katanya.
Bobby meminta para pejabat menjaga nama baik keluarga dan tetap mengedepankan akal sehat. Ia mendorong para ASN terus belajar, cerdas dalam bekerja, dan mampu mengeksekusi program prioritas dengan baik.
“Pintar-pintarlah kalian. Jalankan program prioritas, pastikan visi-misi gubernur dan wakil gubernur tercapai. Itu tugas kita sebagai pejabat,” tegasnya.
Tantangan Berat: Memutus Mata Rantai Korupsi Sistemik
Fakta bahwa tiga pejabat Pemprov Sumut telah ditangkap KPK dalam waktu singkat menjadi bukti bahwa korupsi di lingkungan Pemprov Sumut bukan sekadar wacana, melainkan persoalan akut yang mengakar.
Langkah Bobby memberikan saluran pengaduan langsung ke dirinya dinilai sebagai terobosan, namun efektivitasnya masih menunggu pembuktian.
Praktik jual beli jabatan dan mutasi “by request” adalah warisan lama yang selama ini sulit diberantas karena melibatkan kepentingan elite birokrasi dan politisi lokal.
Beberapa sumber internal Pemprov Sumut yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, masih ada perlawanan diam-diam dari sejumlah kelompok pejabat yang tidak nyaman dengan pola kepemimpinan Bobby yang terbuka dan keras.
Catatan Kritis: Bobby Butuh Sistem, Bukan Sekadar Pidato Tegas
Langkah Bobby patut diapresiasi, tapi sejumlah kalangan mengingatkan, pidato keras saja tidak cukup.
Sumut butuh reformasi sistemik: mulai dari seleksi jabatan berbasis merit, digitalisasi layanan kepegawaian, audit independen mutasi, hingga perlindungan nyata bagi whistleblower di kalangan ASN.
Tanpa itu, pernyataan Bobby hanya akan jadi retorika yang hilang ditelan kultur birokrasi lama. ( Tim RED)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar