CNews , Jayapura – Pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Kampung di Papua dinilai masih sangat lemah. Hal itu disampaikan oleh aktivis sekaligus Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, kepada media, Senin (30/6/2025). Ia menilai lemahnya pengawasan dari penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, membuka celah bagi penyimpangan anggaran oleh oknum kepala kampung.
“Banyak dana kampung yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dana yang seharusnya dipakai untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di kampung justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” ungkap Yerry.
Ia menambahkan, salah satu praktik yang mengkhawatirkan adalah fenomena kepala kampung yang mengajukan pinjaman kepada rentenir sebelum dana kampung cair. “Pinjaman itu dipakai untuk kepentingan pribadi kepala kampung, bukan untuk masyarakat. Ini sangat berbahaya karena bunga pinjaman besar, dan justru menguntungkan rentenir. Sementara masyarakat tetap hidup dalam keterbelakangan,” tegasnya.
Yerry menilai, kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama banyaknya kampung di Papua yang masih tertinggal, belum mandiri, dan belum mengalami kemajuan yang signifikan meskipun setiap tahun digelontorkan dana miliaran rupiah melalui program Dana Kampung.
“Ini bukan soal kurangnya dana, tapi lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum dari para pemangku kebijakan di tingkat kampung. Jangan sampai Papua hanya jadi lahan subur bagi korupsi kecil-kecilan yang masif dan sistematis,” ujarnya.
Untuk itu, Yerry mendesak kepolisian dan kejaksaan agar memperkuat sistem pengawasan, termasuk melakukan audit rutin, investigasi berbasis laporan masyarakat, dan penindakan tegas terhadap kepala kampung yang menyalahgunakan dana.
“Kami minta aparat penegak hukum tidak hanya diam. Dana kampung itu harus sampai ke rakyat dan membawa perubahan. Kalau dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin hancur,” tutupnya.
Pernyataan keras ini diharapkan dapat menjadi pemicu perhatian serius dari instansi terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah di Provinsi Papua, agar penggunaan Dana Kampung benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan kampung serta kesejahteraan masyarakat Papua.(Tim Investigasi YB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar