CNews - JAKARTA — Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan kerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (2/6/2025). Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membangun sinergi lintas sektor, terutama dalam bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan tata kelola wilayah perbatasan negara.
Sejumlah isu prioritas dibahas secara mendalam, termasuk rencana relokasi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang saat ini berada di tengah-tengah permukiman padat. Menurut Mendagri, relokasi ini tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga bagian dari kebijakan tata ruang dan penguatan keamanan wilayah.
“Kami mendorong dukungan dari pemerintah daerah untuk menyediakan lahan di kawasan pinggiran sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan terintegrasi,” ujar Tito dalam pernyataan resminya.
Akses Data Kependudukan Jadi Sorotan
Kedua menteri juga membahas optimalisasi akses dan sinkronisasi data kependudukan, khususnya pemanfaatan basis data Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri untuk menunjang validitas penerbitan paspor dan penegakan hukum keimigrasian.
Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan meningkatkan akurasi pelayanan publik di bidang keimigrasian.
Penguatan Infrastruktur dan Layanan Daerah
Isu penting lainnya yang disepakati adalah percepatan penyediaan gedung Kantor Wilayah (Kanwil) Imipas di berbagai daerah. Tito menegaskan bahwa Kemendagri dan Kemenimipas akan menyusun surat edaran bersama untuk mendorong kolaborasi Pemda, BPKAD, dan BPN dalam penyediaan lahan dan sertifikasi aset untuk pembangunan kanwil yang representatif.
“Kita akan gelar pertemuan virtual lintas sektor dengan melibatkan kepala daerah, BPN, BPKAD, dan jajaran Kanwil Imipas untuk menyusun peta jalan kebutuhan gedung dan lahan,” ujar Tito.
Fokus Perbatasan: Kolaborasi BNPP dan Ditjen Adwil
Dalam penguatan wilayah perbatasan, Kemendagri melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) juga menyepakati sinergi konkret dengan pihak keimigrasian. Salah satu agenda utamanya adalah pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika geopolitik dan arus keluar-masuk lintas negara.
Komitmen Tindak Lanjut
Pertemuan ini menjadi titik awal kerja sama yang lebih terstruktur dan operasional antara Kemendagri dan Kemenimipas. Keduanya berkomitmen membentuk tim lintas kementerian guna menindaklanjuti hasil pertemuan ke dalam rencana aksi dan program nyata di lapangan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wamendagri Ribka Haluk, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, pejabat eselon I dan II, serta staf khusus Kemendagri. Dari Kemenimipas, hadir Wakil Menteri Silmy Karim, Sekjen Asep Kurnia, dan sejumlah pejabat teknis lainnya.
( Tim - Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar