Ribuan Suara teriakan warga:
“Hidup petani Indonesia! Hidup Presiden Prabowo!”
CNews , Padang Lawas Utara, Sumatera Utara | 19 Juni 2025 — Derita panjang ribuan petani di Desa Kosik Putih, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), kembali mencuat ke permukaan. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung dalam penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Petani menuntut pengembalian hak atas 20.000 hektare lahan eks HGU PT Torganda, yang sejak tahun 1990-an telah mereka garap dan tempati, namun dikuasai secara paksa oleh korporasi sawit milik DL Sitorus pada 2002. Saat ini, lahan tersebut telah menjadi bagian dari 47.000 hektare areal yang disita negara, namun belum direalisasikan dalam bentuk redistribusi tanah ke rakyat.
Ketua Umum HMTN-MP: “Ini Ujian, Negara Berdiri di Pihak Siapa?”
Kunjungan Ketua Umum Himpunan Masyarakat Tani Nusantara – Merah Putih (HMTN-MP), Asril Naska, ke Paluta menjadi tonggak penting dalam advokasi agraria nasional. Dalam orasinya di hadapan ribuan warga, ia menyatakan:
“Ini bukan sekadar konflik kepemilikan, ini soal kedaulatan rakyat atas tanah. Negara diuji: berpihak pada oligarki atau rakyat. Jangan biarkan petani terus menjadi korban ketimpangan struktural.”
Sambutan warga begitu emosional. Tangis, haru, dan amarah tumpah ruah di lapangan tempat acara digelar. Banyak warga mengaku mengalami trauma sosial akibat pengusiran, intimidasi, dan kekerasan saat lahan mereka diambil paksa.
Kesaksian Pilu: Rumah Dibakar, Warga Alami Gangguan Jiwa
Salah satu momen paling mengguncang adalah testimoni seorang lansia, janda tua, yang menangis di tengah forum:
“Kami diusir, rumah kami dibakar. Kami cuma ingin hidup di tanah sendiri. Tolong sampaikan ini ke Bapak Presiden,” ucapnya sambil terisak.
Tokoh masyarakat seperti Mujiono dan Margono turut bersuara, mengingatkan bahwa jauh sebelum korporasi masuk, sejak 1996 warga telah membuka hutan belantara menjadi kebun produktif, menanam karet, sawit, dan palawija dengan keringat sendiri.
KH. Kambali: “Jangan Tinggalkan Masjid dan Gereja, Keadilan Butuh Doa dan Perjuangan”
Tokoh agama terkemuka setempat, KH. Kambali, mengingatkan pentingnya spirit kolektif dan spiritualitas dalam perjuangan agraria.
“Negara yang ingin mewujudkan ketahanan pangan tidak boleh menyerahkan tanah kepada elite dan korporasi. Tanah harus dikembalikan kepada petani.”
Kritik Pedas ke Pemprov Sumut: Diam Saat Rakyat Menjerit
Sebelum ke Paluta, DPP HMTN-MP telah mengirimkan surat resmi ke Gubernur Sumut, Bobby Nasution (Nomor: 21/SP/DPP/HMTN-MP/Permohonan Audiensi/12/2025). Namun, tidak ada tanggapan.
“Kami hanya disambut keheningan. Gubernur Sumut gagal menunjukkan empati dan keberpihakan kepada rakyat,” tegas Asril.
Sebaliknya, Wakil Bupati Paluta, H. Basri Harahap, hadir dan menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan masyarakat Kosik Putih.
Desakan Nasional: ATR/BPN dan Satgas Reforma Agraria Harus Turun
Ketua DPW HMTN-MP Sumut, Dr. P. Sihotang, SE, M.Si, menegaskan bahwa dari total 47.000 hektare yang disita negara, sekitar 14.000 hektare telah dikelola masyarakat sejak dekade 1990-an.
“Kami menuntut validasi cepat, klarifikasi transparan, dan redistribusi adil oleh ATR/BPN dan Satgas Reforma Agraria. Jangan biarkan birokrasi membunuh harapan rakyat.”
Langsung ke Istana: HMTN-MP Bawa Aspirasi ke Presiden
Di akhir acara, massa petani bersama HMTN-MP menggelorakan satu suara:
.
“Pak Presiden, dengarlah jeritan Desa Kosik Putih. Ini bukan hanya soal tanah, ini tentang martabat bangsa. Jangan biarkan rakyat dikhianati demi kekuasaan modal.”
.
Seruan ini dibalas teriakan warga:
“Hidup petani Indonesia! Hidup Presiden Prabowo!”
Catatan Redaksi
Konflik lahan di Kosik Putih adalah simbol ketimpangan agraria yang tak kunjung diurai. Dalam periode awal pemerintahan Presiden Prabowo, inilah panggilan sejarah: apakah negara hadir sebagai pelindung rakyat, atau kembali menjadi alat oligarki?
Jika suara rakyat kecil diabaikan, bukan hanya Paluta yang akan bersuara, tetapi seluruh desa-desa agraris Indonesia akan bangkit—menuntut hak mereka yang dirampas dengan nama pembangunan.
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar