Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Aktivis Papua Dukung DPRP Bentuk Pansus Tindaklanjuti 188 Temuan dan 347 Rekomendasi BPK RI

Minggu, 22 Juni 2025 | Minggu, Juni 22, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-06-22T10:38:04Z


CNews - Jayapura, 22 Juni 2025 — Dukungan terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Papua Tahun Anggaran 2024 terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat.


Salah satunya datang dari aktivis Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, yang juga menjabat sebagai Ketua LSM WGAB Papua. Ia menyampaikan apresiasinya atas langkah DPRP yang dinilai sebagai upaya konkret dalam memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.


“Saya sangat mendukung penuh pembentukan Pansus oleh DPRP Papua untuk menindaklanjuti 188 temuan dan 347 rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK RI. Ini langkah penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Yerry kepada media, Minggu (22/6).

 

Menurut Yerry, temuan dan rekomendasi BPK tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja, karena mencerminkan masih lemahnya tata kelola keuangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara serta merugikan masyarakat Papua secara umum.


“Temuan dan rekomendasi itu adalah alarm yang harus ditanggapi serius. Pansus menjadi alat kontrol politik yang sah untuk memastikan seluruh OPD, kepala daerah, dan pihak terkait bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran publik,” tegasnya.

 

Ia juga berharap agar DPRP tidak hanya membentuk Pansus secara simbolik, tetapi juga memastikan hasil kerjanya ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi hingga proses hukum jika ditemukan unsur pelanggaran atau tindak pidana korupsi.


“Pansus harus bekerja profesional dan independen, serta tidak boleh ada kompromi terhadap penyimpangan. Kalau ada indikasi pelanggaran hukum, harus diteruskan ke aparat penegak hukum. Rakyat Papua menunggu bukti, bukan sekadar janji,” tambah Yerry.

 

Dengan terbentuknya Pansus DPRP, diharapkan setiap rekomendasi BPK RI dapat diimplementasikan secara maksimal guna membenahi sistem keuangan daerah yang transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua. ( Tim -YBM)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update