Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan


Kejagung Tegas Bantah Isu Pergantian ST Burhanuddin: “Itu Hoaks”

Senin, 19 Mei 2025 | Senin, Mei 19, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-05-19T06:33:03Z


CNEWS - Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) secara resmi membantah kabar pergantian Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang beredar di publik. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan merupakan informasi menyesatkan.


"Itu berita hoaks," ujar Harli saat dikonfirmasi wartawan pada Minggu (18/5/2025). Pernyataan tegas ini disampaikan menyusul mencuatnya rumor yang mengaitkan pergantian Jaksa Agung dengan polemik keberadaan aparat TNI di beberapa kantor Kejaksaan belakangan ini.


Spekulasi soal pergantian Jaksa Agung mencuat di tengah dinamika hubungan antar lembaga penegak hukum dan keamanan, yang menjadi sorotan publik pasca adanya penebalan pengamanan di lingkungan kejaksaan. Namun hingga kini, tidak ada pernyataan resmi dari Presiden maupun lembaga negara lain yang menguatkan isu tersebut.


Sanitiar Burhanuddin sendiri adalah Jaksa Agung yang dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019, usai pensiun dari karier panjangnya di korps Adhyaksa. Penunjukannya saat itu tergolong unik karena ia kembali dipercaya memimpin lembaga kejaksaan setelah purnabakti sejak 2014.


Selama berkarier, Burhanuddin dikenal sebagai jaksa senior yang menempati sejumlah posisi strategis, termasuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kepala Kejati Sulawesi Selatan dan Barat, hingga menduduki jabatan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebelum masa pensiunnya.


Kepemimpinan Burhanuddin di Kejagung sejak 2019 mencerminkan strategi reformasi kejaksaan dengan pendekatan hukum progresif, meski tak lepas dari kritik dan kontroversi. Di tengah spekulasi politik jelang transisi kekuasaan nasional, Kejagung memastikan bahwa roda institusi tetap berjalan sesuai mandat konstitusional dan profesionalisme kelembagaan.


Bantahan resmi ini sekaligus menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi isu yang belum terverifikasi, terutama terkait posisi pejabat negara yang strategis dan sensitif secara politik. ( Tim Red ) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update