CNEWS - Jakarta – Irjen Pol Mohammad Iqbal resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggantikan Rahman Hadi, Senin (19/5/2025). Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 79 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 9 Mei 2025.
Prosesi pelantikan menandai transformasi penting dalam tubuh birokrasi DPD RI, mengingat sosok Iqbal bukanlah birokrat konvensional. Ia adalah perwira tinggi Polri yang dikenal luas karena kepiawaiannya dalam komunikasi publik saat menjabat Kadiv Humas Polri, serta rekam jejak kepemimpinan di dua kepolisian daerah strategis: NTB dan Riau.
"Pergantian, promosi, atau mutasi pejabat dalam kementerian dan lembaga adalah hal wajar dalam rangka penyegaran dan optimalisasi organisasi," ujar Sultan dalam pidato pelantikannya. Ia menekankan bahwa penempatan Iqbal di posisi strategis ini bukan sekadar rotasi, tetapi bagian dari langkah progresif memperkuat sistem kerja DPD RI melalui pendekatan profesional yang telah teruji di institusi kepolisian.
Sultan juga menyebut bahwa latar belakang Irjen Iqbal sebagai personel Polri yang sarat pengalaman operasional dan komunikasi strategis akan menjadi nilai tambah signifikan dalam mendorong modernisasi sistem kelembagaan DPD. "Kami percaya pengalaman dan keahlian Saudara Iqbal akan membawa pembaruan penting dalam meningkatkan efektivitas kerja institusi ini," tegasnya.
Penempatan Irjen Iqbal sebagai Sekjen DPD RI terkesan telah dipersiapkan secara sistematis. Sejak Maret 2025, ia telah ditugaskan secara khusus oleh Baharkam Polri untuk membantu DPD RI. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan tinggi terhadap kapasitasnya dalam menjembatani kerja legislatif dan eksekutif, serta memperkuat fungsi kelembagaan di tengah dinamika politik nasional.
Untuk diketahui, Irjen Iqbal sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Riau selama lebih dari tiga tahun, setelah sukses memimpin Polda NTB dalam periode 2020–2021. Ia dikenal sebagai figur yang adaptif, komunikatif, dan memiliki pendekatan keamanan yang berbasis pelayanan publik.
Penunjukan ini sekaligus mengindikasikan pola baru dalam peran aktif Polri di sektor strategis kenegaraan, terutama di bidang non-operasional, yang menuntut sinergi lintas kelembagaan. Langkah ini juga memperkuat narasi reformasi birokrasi berbasis profesionalisme lintas instansi. ( TimRed)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar