CNEWS- Banten - Sebuah video viral baru-baru ini menampilkan pernyataan keras dari keturunan Sultan Maulana Hasanuddin yang menolak proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Dalam video tersebut, perwakilan Kesultanan Banten menegaskan bahwa mereka siap mengambil langkah ekstrem, termasuk opsi pemisahan dari Indonesia, jika Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan proyek tersebut.
Penolakan ini didasarkan pada klaim bahwa tanah di Banten mayoritas merupakan tanah ulayat Kesultanan yang harus dikelola sesuai dengan peradaban Islam dan tidak boleh dimiliki oleh pihak asing. Dalam sebuah pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), perwakilan Kesultanan Banten mendesak agar proyek PIK 2 segera dihentikan dan semua pihak yang terlibat harus diproses hukum.
Selain itu, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, turut bersuara dengan meminta Presiden Prabowo meninjau ulang status PSN proyek PIK 2. Menurutnya, proyek ini merupakan investasi swasta murni yang tidak layak mendapatkan status proyek strategis nasional serta tidak seharusnya melibatkan mekanisme negara dalam proses pengembangannya.
Situasi ini menunjukkan meningkatnya ketegangan antara pemerintah pusat dan Kesultanan Banten terkait proyek PIK 2. Pernyataan keras dari keturunan Sultan Maulana Hasanuddin mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap proyek tersebut dan potensi dampaknya terhadap kedaulatan serta kesejahteraan masyarakat Banten.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait ancaman yang disampaikan Kesultanan Banten. Namun, polemik ini diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak yang menolak proyek tersebut.( Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar