CNEWS - Lampung Utara – Seorang warga bernama Muliyadi Husen mengungkap dugaan penyimpangan administrasi kependudukan yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Utara. Kasus ini viral di media sosial setelah Muliyadi mengunggah kronologi kejadian yang merugikan dirinya secara pribadi dan bisnis.
Menurut keterangan Muliyadi, permasalahan bermula pada tahun 2016 ketika dokumen-dokumen pentingnya, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hilang bersamaan dengan kepergian istrinya, Heni Riska Wati. Ketika mencoba mengurus ulang NPWP di kantor pajak, ia justru diberikan dua kartu dengan nomor berbeda.
“Kejanggalan mulai terasa ketika saya mengurus KTP di Disdukcapil. NIK yang diberikan berbeda dengan yang tertera di NPWP saya,” ujar Muliyadi.
Perbedaan identitas ini berdampak besar pada kehidupan Muliyadi, terutama dalam akses ke layanan perbankan. Ia mengalami kesulitan dalam mengurus rekening dan aset-aset pribadinya. Bahkan, menurutnya, terjadi aksi demonstrasi terkait masalah perpajakan yang berujung pada dugaan hilangnya bukti setor pajak sebesar Rp4 triliun.
Masalah semakin pelik ketika ia menemukan kembali e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan NPWP lamanya. Muliyadi kemudian mengajukan permohonan ke Disdukcapil untuk menonaktifkan NIK yang dianggap bukan miliknya. Permintaan tersebut diklaim telah disetujui oleh Disdukcapil, tetapi ketika ia mencoba membuka rekening baru di Bank Mandiri, NIK tersebut ternyata telah dihapus dari database.
Ia menuding seorang pejabat Disdukcapil Lampung Utara bernama Bambang Irawan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. “Dengan sengaja dia memberikan NIK yang berbeda dan menghapus database e-KTP saya yang baru ditemukan,” tegasnya.
Dampak dari permasalahan ini tidak hanya menghancurkan keluarganya, tetapi juga menghambat bisnis serta reputasi pribadinya. Muliyadi berharap pihak berwenang, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dapat menindaklanjuti kasus ini agar keadilan bisa ditegakkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Disdukcapil Lampung Utara maupun instansi terkait. ( Tim - Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar