CNEWS - JAKARTA – Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) Yandri Susanto akhirnya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya di kanal YouTube pada 1 Februari 2025 yang sempat menuai kontroversi. Dalam pernyataannya, ia menyinggung keberadaan “LSM abal-abal” dan “wartawan bodrex” yang dianggap mengganggu program pembangunan desa.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Desa PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025), Yandri didampingi Wakil Menteri Riza Patria menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wartawan dan LSM yang merasa tersinggung.
“Saya mohon maaf kepada seluruh wartawan dan LSM di mana pun berada atas ucapan saya dalam sosialisasi dana desa yang disiarkan melalui YouTube. Saya tidak memiliki niat untuk melecehkan atau mendiskreditkan profesi wartawan maupun LSM,” ujar Yandri.
Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut didasarkan pada laporan dari sejumlah kepala desa mengenai dugaan praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan dan anggota LSM.
“Dalam tiga bulan terakhir, saya telah berkunjung ke lebih dari 50 desa. Dari beberapa kepala desa, saya menerima informasi tentang dugaan pemerasan oleh oknum wartawan dan LSM. Namun, saat menyampaikan hal itu di sosialisasi yang disiarkan melalui YouTube, saya tidak menyebutkan kata ‘oknum’, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yandri menegaskan bahwa ia sangat menghormati profesi wartawan dan aktivis LSM yang bekerja dengan integritas. Ia pun mengajak insan pers dan LSM untuk bersinergi dalam mendukung pembangunan di desa-desa.
“Saya sangat mengapresiasi wartawan dan aktivis LSM yang bekerja secara profesional. Mari kita bersama-sama membangun desa dan daerah tertinggal dengan semangat kolaborasi,” tegasnya.
Perwakilan Wartawan dan LSM Sambut Baik Klarifikasi
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan wartawan dan LSM yang dikoordinir oleh Ramses Sitorus menegaskan bahwa kritik dan kontrol sosial yang dilakukan oleh jurnalis serta aktivis LSM merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.
“Kami memahami maksud pernyataan Pak Menteri, yang seharusnya menyoroti segelintir oknum wartawan dan LSM yang menyalahgunakan profesinya. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan, kami hadir di sini mewakili ribuan wartawan yang merasa tersakiti oleh ucapan tersebut,” kata Ramses.
Setelah sesi klarifikasi dan konferensi pers, Ramses menyampaikan apresiasi kepada Menteri Yandri Susanto, Wamen Riza Patria, serta Sekretaris Jenderal Kementerian, Taufik, atas keterbukaan dalam menerima perwakilan wartawan dan LSM.
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi kesalahpahaman serupa. Semua pihak dapat lebih fokus pada tujuan bersama, yaitu membangun desa dan daerah tertinggal dengan lebih baik. Dengan klarifikasi ini, kami harap hubungan antara pemerintah, insan pers, dan LSM tetap harmonis,” pungkasnya.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Riza Patria, serta perwakilan wartawan dan LSM sebagai simbol komitmen untuk menjaga hubungan yang baik dalam mendukung pembangunan desa di Indonesia.
( Tim - Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar