CNEWS - Serdang Bedagai – Susiono selaku Kepala Desa Korajim, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit di lingkup area perkebunan milik BUMN diduga terancam diperiksa dan diaudit atas indikasi penyalahgunaan anggaran Dana Desa yang dikelolanya. Dugaan ini muncul setelah adanya laporan terkait pemalsuan tanda tangan dalam beberapa kegiatan, termasuk pelatihan masyarakat.
Berdasarkan data laporan anggaran, Desa Korajim menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp 760.434.000 pada tahun 2023 dan Rp 766.645.000 pada tahun 2024. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur, penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Namun, laporan yang beredar menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran. Beberapa indikasi mencurigakan antara lain:
Adanya pengeluaran signifikan untuk "Keadaan Mendesak" yang mencapai Rp 30.600.000 pada tahun 2023 dan Rp 31.500.000 pada tahun 2024 tanpa rincian jelas.
Penyuluhan dan pelatihan kesehatan dengan anggaran mencapai Rp 114.000.000 pada 2023 mengalami penurunan drastis menjadi Rp 4.288.099 pada 2024.
Penguatan ketahanan pangan desa yang dialokasikan Rp 123.110.000 pada 2023 dan Rp 105.000.000 pada 2024 menimbulkan pertanyaan terkait implementasi program di lapangan.
Sebab di pemberitaan sebelumnya, tentang pengadaan bibit ketahanan pangan bibit kelapa sawit, anggaran dana desa tahun 2024 yang dihabiskan mencapai Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dengan rincian yang diberikan kepada masyarakat sekitar 1.000 pohon berumur sekitar 8 bulan.dengan harga yang tidak semestinya
Dugaan pemalsuan tanda tangan dalam laporan keuangan untuk kegiatan pelatihan.
Jika terbukti ada penyimpangan, Kepala Desa Korajim bisa menghadapi konsekuensi hukum, termasuk audit mendalam oleh pihak berwenang. Saat ini, belum ada pernyataan resmi dari aparat desa maupun pihak terkait mengenai dugaan tersebut.
Masyarakat diharapkan tetap mengawal transparansi pengelolaan Dana Desa agar anggaran yang diberikan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Aparat penegak hukum pun diminta segera turun tangan untuk menindaklanjuti temuan ini guna mencegah potensi penyalahgunaan lebih lanjut.
(Reporter - JK)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar