Cnews - Bireuen – Kapolres Bireuen, AKBP Jatmiko, S.H., M.H., bersama istrinya, diduga terlibat dalam berbagai praktik penyalahgunaan wewenang, mulai dari pengelolaan dana Samsat, pungutan liar di berbagai sektor, hingga pemerasan terhadap anak buah dan pihak swasta.
Berdasarkan informasi yang beredar, AKBP Jatmiko disebut mengendalikan seluruh dana yang masuk ke Samsat Bireuen, termasuk uang pengesahan STNK dan pembuatan SIM yang nilainya melebihi tarif resmi. Selain itu, uang hasil tilang juga dikabarkan disetorkan ke Kapolres melalui Kanit Regident.
Tak hanya itu, Kapolres juga dituding memotong dana santunan kematian dari Jasa Raharja sebesar Rp10 juta per jiwa, serta menguasai seluruh keuangan di Mapolres melalui istrinya. Istri Kapolres juga disebut menggelapkan uang arisan Bhayangkari yang dipotong dari gaji anggota setiap bulan.
Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, Kapolres diduga meminta dana pengamanan dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslu. Bahkan, ada laporan bahwa uang pengamanan untuk anggota di lapangan dipotong, dan mereka yang protes diancam akan dimutasi ke Pulau Simeulue.
Selain itu, Kapolres juga dikaitkan dengan dugaan korupsi dalam berbagai proyek pemerintah, termasuk proyek pembangunan perpustakaan senilai Rp10 miliar yang disebut dikerjakan oleh rekannya. Ia juga diduga menerima setoran dari pengusaha hotel, pengelola alat berat ilegal, pangkalan LPG subsidi, dan SPBU di Bireuen.
Informasi yang berkembang juga menyebut bahwa Kapolres memanfaatkan jabatannya untuk mengatur mutasi anggota dengan meminta sejumlah uang agar ditempatkan di posisi strategis, seperti Kapolsek, KBO, atau Kanit di polsek-polsek.
Sejumlah personel Polres Bireuen mengaku resah dan meminta Mabes Polri serta Polda Aceh segera turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Mereka berharap adanya pemeriksaan dan tindakan tegas agar citra kepolisian tidak semakin tercoreng.
Menanggapi dugaan tersebut, Polda Aceh disebut telah menerima laporan dan akan menindaklanjutinya dengan pemeriksaan lebih lanjut terhadap AKBP Jatmiko. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Kapolres Bireuen terkait tuduhan yang beredar.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, terutama di Kabupaten Bireuen. Masyarakat dan anggota kepolisian berharap agar semua dugaan ini dapat diungkap secara transparan dan akuntabel demi tegaknya hukum dan keadilan
( TimRed ).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar