CNEWS - Jakarta, Indonesia – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA, menyerukan pembubaran Dewan Pers. Ia menilai lembaga tersebut tidak memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan justru menjadi penghalang bagi demokrasi yang inklusif. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kontroversi yang melibatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Santosa, yang diduga meremehkan peran LSM dan wartawan.
Menurut Lalengke, sikap pejabat seperti Yandri Santosa menunjukkan ketidakpahaman terhadap hak konstitusional yang dijamin negara. Ia menegaskan bahwa wartawan dan LSM merupakan pilar keempat demokrasi yang berperan penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta mengungkap berbagai bentuk ketidakberesan.
“Ini adalah bentuk pemikiran konyol dan dungu. LSM dan wartawan lahir dari rahim perjuangan rakyat, dan keberadaannya sah berdasarkan konstitusi serta peraturan perundangan,” tegas Lalengke dalam keterangannya kepada jaringan media nasional pada Minggu, 2 Februari 2025.
Pernyataan Lalengke ini mencerminkan kegelisahan banyak pihak terkait dengan kebebasan pers dan peran masyarakat sipil di Indonesia. Ia menekankan bahwa Dewan Pers seharusnya tidak menjadi alat pembatasan kebebasan pers, melainkan mendukung kerja jurnalistik yang independen dan kritis.
Seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap kebebasan pers di Indonesia, seruan Lalengke untuk membubarkan Dewan Pers dipastikan akan memicu perdebatan di kalangan jurnalis, aktivis, dan pemerintah. Apakah langkah ini akan mendapatkan dukungan luas atau justru menuai kontroversi lebih lanjut, masih perlu ditunggu respons dari berbagai pihak. ( Tim - Redaksi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar