Alih Fungsi Lahan di Desa Sosopan Diduga Berujung Bencana, Pemerintah Daerah Bungkam
Labuhanbatu Selatan – Dugaan alih fungsi lahan di Desa Sosopan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menjadi sorotan setelah dampak bencana lingkungan yang serius dirasakan oleh warga setempat. Perubahan lahan menjadi danau ini mengakibatkan banjir, kerusakan tanaman, hingga ancaman kesehatan, sementara pemerintah daerah disebut-sebut bungkam dan tidak memberikan respons.
Kasus ini mencuat kembali setelah pertama kali menjadi perhatian publik pada 17 Juni 2019. Tim Cnews terus menggali informasi untuk mendapatkan kejelasan dan berupaya menghubungi pemerintah daerah guna mendengar tanggapan mereka atas keluhan warga yang terkesan terabaikan.
Alih Fungsi Lahan Diduga Libatkan Perusahaan
Berdasarkan informasi yang diperoleh, lahan tersebut diduga telah dialihkan kepada sebuah perusahaan bernama PT Anugrah. Pemilik awal lahan disebut sebagai seorang anggota TNI berpangkat Sertu bernama Syl, yang bertugas di Kodim 0209 Labuhanbatu. Namun, hingga kini belum ada klarifikasi resmi terkait proses peralihan dan alih fungsi lahan ini.
Dampak Lingkungan yang Merusak
Alih fungsi lahan ini telah mengakibatkan terbentuknya danau besar yang menjadi sumber bencana bagi masyarakat sekitar. Setiap musim hujan, air danau meluap, menyebabkan banjir yang merusak tanaman dan peralatan rumah tangga warga. Selain itu, genangan air memicu penyebaran penyakit seperti demam berdarah karena menjadi sarang nyamuk.
“Kami sudah sangat dirugikan. Tanaman kami mati, banjir terus terjadi, dan kami tidak tahu harus mengadu ke siapa lagi,” ungkap Pak Epen Nasution, salah seorang warga terdampak.
Hal serupa diungkapkan oleh Buk Dwi dan Dinggo, yang mengeluhkan kondisi semakin parah setiap tahunnya. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini.
Tuntutan Warga
Warga Desa Sosopan mendesak PT Anugrah untuk bertanggung jawab atas dampak yang terjadi. Mereka meminta ganti rugi atas kerusakan yang dialami dan berharap agar danau yang terbentuk dapat segera dikeringkan. Selain itu, masyarakat meminta pemerintah, terutama pihak terkait seperti Pangdam, untuk mengambil tindakan tegas terhadap dugaan alih fungsi lahan ini.
“Kami hanya ingin hidup tenang. Mohon pemerintah tidak tutup mata terhadap penderitaan kami,” pinta salah seorang warga.
Pemerintah Bungkam
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT Anugrah maupun pejabat pemerintah setempat. Warga menilai pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap penderitaan mereka, meskipun dampak bencana semakin meluas.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap alih fungsi lahan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari kerusakan yang lebih parah. Langkah nyata dari pemerintah dan pihak terkait sangat dinantikan demi mengembalikan kenyamanan hidup warga Desa Sosopan.
Redaksi Cnews
Berita ini disusun berdasarkan fakta dan laporan warga sebagai bentuk upaya sosial kontrol untuk mendorong transparansi dan tanggung jawab pemerintah terhadap masalah lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
( Tim )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar